Jakarta – Wakil Menteri Pertanahan M. Herindra, mewakili Menhan Prabowo Subianto, memberikan pembekalan kepada 13 Calon Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI. Turut hadir dalam kegiatan pembekalan yang berlangsung pada Kamis (13/4) di Ruang Nusantara, Kemlu, Jakarta tersebut adalah tujuh Calon Konsul Jenderal RI untuk negara sahabat.
Saat memberikan pembekalan, Wamenhan memaparkan isu-isu penting terkait Kebijakan Umum Pertahanan Negara, termasuk kebijakan yang menyangkut diplomasi pertahanan Indonesia. Hal ini dikarenakan isu diplomasi akan terkait sangat erat dengan peran para Dubes dan Konjen Indonesia di luar negeri. Dalam paparannya yang bertajuk “Arah Kebijakan Pertahanan Nasional Pasca-pandemi”, Wamenhan menyampaikan bahwa dinamika ancaman — baik domestik, regional maupun global — akan terus bermetamorfosa dan sulit dihindari. Disamping itu, potensi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia juga dapat menjadi penyebab munculnya ancaman bagi bangsa Indonesia.
Situasi ini terlihat dalam konflik Rusia dengan Ukraina yang sudah berlangsung selama satu tahun dan sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat strategis; baik secara geografi, geostrategi, dan geopolitik; karenanya, merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) menjadi sangat penting.
Terdapat empat pilar Jakumhanneg, yaitu: Pembangunan Postur Pertahanan Negara, Pengembangan Industri Pertahanan, Diplomasi Pertahanan, dan Pembinaan Karakter. Kepada Calon Dubes LBBP RI dan Calon Konsul Jenderal RI, Wamenhan berharap pemahaman atas Jakumhanneg ini dapat menjadi bekal utama para calon Dubes dan Konjen RI dalam mengemban tugas diplomasinya.
“Kemhan dan Kemlu terus mengembangkan sinergisme terkait diplomasi internasional. Hal ini dikarenakan diplomasi pertahanan merupakan bagian dari diplomasi internasional. Sinergisme ini sangatlah penting karena berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa yang merupakan salah satu pilar dari empat pilar kebijakan umum pertahanan,” ujar Wamenhan. Bertindak sebagai moderator adalah Muhsin Syihab, Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga – Kementerian Luar Negeri ( red/fid/rls).
