Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center antara Pertamina dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (22/09/2023).
Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan upaya dalam mendukung pemerintah untuk mencapai net zero emission.
“Ini sebenarnya wujud dari implementasi dan support dari Pertamina terhadap target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Karena kita sama-sama menyadari ada tiga tantangan besar yang harus kemudian kita manage dengan baik agar target tersebut dapat tercapai,” ucap Nicke.
Nicke mengatakan bahwa teknologi menjadi salah satu tantangan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nicke menyebut bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam dan pasar dengan jumlah besar.
“Oleh karena itu, kita memerlukan teknologi yang bisa memproses sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk digunakan sebagai energi di domestik,” tuturnya.
Selanjutnya, Nicke menjelaskan bahwa penyiapan tenaga kerja dengan kemampuan spesialisasi yang sesuai dengan energi masa depan juga sangat dibutuhkan.
“Dengan tenaga kerja hari ini yang lebih banyak ke fossil energy kita harus memastikan tidak akan terjadi banyak lay off jadi perlu dilakukan ada pengembangan sumber daya dengan skill set yang baru dengan spesialisasi yang baru yang sesuai dengan energi masa depan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Nicke menyampaikan ucapan terima kasih kepada Otorita IKN dan pemerintah. Nicke berharap bahwa pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center dapat segera terealisasikan.
“Kami berterima kasih kepada IKN yang telah menyiapkan lahan yang cukup besar sehingga kita bisa men-develop ini bersama-sama dengan beberapa pihak tentunya atas support dari pemerintah,” tuturnya.
Tampak mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
