Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuturkan bahwa dibutuhkan upaya bersama agar nilai-nilai Belt and Road Initiative (BRI) tetap terjaga untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberi pandangan dalam acara pembukaan Belt and Road Forum (BRF) ke-3, pada Rabu (18/10/2023), di Great Hall of The People, Beijing.
“Saya berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur dapat terus, dan di tengah situasi dunia yang makin terbelah kerja sama BRI tidak boleh dipolitisasi. Ini membutuhkan upaya kita bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif ini makin kuat dan makin berdampak,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi menilai bahwa rasa kepemilikan sangat penting untuk keberlangsungan sebuah proyek. Oleh karenanya dibutuhkan sinergi yang memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk melaksanakan proyek nasionalnya secara mandiri sebagaimana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.
“Indonesia memiliki proyek nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan,” jelas Presiden.
Presiden pun berharap ke depannya hal serupa dapat dilakukan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Ke depan, kami juga akan sinergikan pembangunan IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara juga menekankan agar proyek BRI harus dilandasi prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antarpihak. “Serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang, penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan produk dalam negeri,” sambungnya.
Terakhir, Presiden Jokowi memandang bahwa keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan dapat memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra. “Bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas kontribusi yang diberikan kepada negara-negara berkembang melalui BRI.
Turut mendampingi Presiden yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretraris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
