Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Kamis, (02/11/2023), di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Presiden menyebutkan, infrastruktur berkapasitas 50 megawatt ini merupakan pionir pembangkit energi terbarukan di IKN serta wujud komitmen pemerintah dalam penyediaan energi hijau.
“PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyiapkan sistem kelistrikan yang andal, yang berbasis pada ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan listrik di IKN. Pemanfaatan EBT di IKN selaras dengan konsep pembangunan di IKN, sebagai ibu kota negara yang berkonsep forest city, yang hijau dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Presiden mengatakan, keberadaan infrastruktur ini nantinya akan mampu mengurangi 104 ribu ton emisi karbon setiap tahunnya.
“PLTS ini akan memproduksi energi hijau sekitar 93 gigawatt/hour per tahun, dan mampu mereduksi emisi sebesar 104 ribu ton CO2 per tahunnya,” ujar Presiden.
Dalam pembangunan PLTS ini, Presiden meminta Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasojo untuk memastikan kabel-kabel jaringan listriknya jangan sampai terlihat, melainkan ditanam di bawah tanah atau ground cable.
“Tadi Pak Dirut menyampaikan, ‘Pak, ini masih ada kapasitas yang bisa dinaikkan kalau memang masih dibutuhkan.’ Enggak apa-apa pelan-pelan, tetapi kebutuhan selalu tercukupi, yang paling penting itu,” imbuh Kepala Negara.
Selain itu, kata Presiden, Dirut PLN juga menyampaikan akan memanfaatkan potensi energi hidro seperti dari sungai atau danau yang ada di sekitar IKN untuk sistem kelistrikan.
“Dengan demikian nantinya sistem kelistrikan di IKN Nusantara akan berbasis pada energi baru terbarukan, sehingga kita tidak hanya mampu menghasilkan listrik yang andal, tetapi juga yang bersih dan tidak mencemari lingkungan,” tandasnya.
Dalam acara ini Presiden Joko Widodo, antara lain, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, serta Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.
