Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (16/5).
Joko Agus mengatakan, Pemprov DKI Jakarta untuk berkomitmen meneruskan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai sebagai tanggung jawab bersama.
“Saat ini juga kita tengah melakukan reformasi birokrasi yang dilakukan dengan cara sistematis. Kami menginginkan ada pembangunan zona integritas di level pemerintahan daerah. Pembangunan ini harus memiliki rujukan sebagai role model, dan ini sangat penting agar bisa meraih predikat zona integritas,” ujarnya.
Joko Agus menjelaskan, seluruh perangkat daerah harus lebih cermat dalam melaksanakan implementasi antikorupsi. Sebagai upaya pencegahan, pendidikan antikorupsi harus menyasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya sejak di bangku sekolah. Sehingga dapat ditanamkan nilai integritas dan bahaya korupsi sejak dini untuk menciptakan generasi antikorupsi.
“Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dedikasinya membantu Inspektorat dalam melaksanakan program pencegahan korupsi. Sehingga, kami bisa ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Semoga peserta bimtek bisa mengikuti dengan baik dan meneruskan hikmat pembelajaran materi di sini dengan serius,” paparnya.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wawan Wardiana turut mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta karena telah menginisiasi kegiatan ini.
“Langkah-langkah yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI ke depannya (agar) bisa menjadi contoh bagi daerah lain tentang bagaimana mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Terlebih nanti para eselon III seperti di kecamatan akan ditugaskan untuk lebih aktif ke masyarakat,” terangnya.
Wawan menambahkan, dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi untuk para pelajar, dapat dicontohkan dengan cara berbagi pengalaman langsung.
“Ini akan menjadi hal yang berbeda bagi pelajar jika mendengar langsung bagaimana para ASN menjalankan implementasi secara langsung, sehingga menjadi pengalaman baru dan inspirasi bagi para siswa,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menambahkan, program pendidikan antikorupsi sebagai gerakan yang masif untuk mewujudkan Jakarta bebas dari korupsi.
Pada tahun 2023, kata Syaefuloh, Jakarta meraih juara satu capaian program pencegahan korupsi terintegrasi. Maka, dengan capaian ini Pemprov DKI akan terus membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai terkait anti korupsi.
“Saya berharap semua perangkat daerah untuk ikut adil dalam menjalankan program pendidikan antikorupsi karena ini tanggung jawab bersama. Para pejabat ini saya minta minimal dapat empat kali melakukan kunjungan ke sekolah untuk penyuluhan antikorupsi,” tandasnya.
