Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore. Pelantikan tersebut mencakup Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), empat wakil menteri, serta pimpinan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan atau reshuffle kabinet kedelapan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berikut tujuh pejabat yang dilantik:
- Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi.
- Jenderal TNI Richad Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
- Dr. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian.
- M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Prof. Dr. Setyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
- Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Prosesi pelantikan diawali dengan berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para pejabat negara yang hadir.
Selanjutnya, Deputi Bidang Administratif Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, membacakan nama-nama pejabat yang akan dilantik.
Ketujuh pejabat tersebut kemudian berbaris di hadapan Presiden Prabowo untuk mengikuti pengucapan sumpah jabatan.
Dalam prosesi tersebut, Prabowo memimpin pembacaan sumpah yang diikuti para pejabat yang dilantik.
“Bahwa saya akan setia pada nusa dan bangsa, dan akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan ini,” ucap Prabowo saat membacakan sumpah jabatan.
Pelantikan para pejabat tersebut didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres).
Keputusan tersebut meliputi Keppres Nomor 42M tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih, Keppres Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB, serta Keppres Nomor 43M Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional.
Melalui pelantikan ini, pemerintah melakukan penyesuaian susunan pejabat di sejumlah kementerian dan lembaga strategis, termasuk bidang pertahanan, pertanian, imigrasi dan pemasyarakatan, penanggulangan bencana, serta pengelolaan gambut dan mangrove.
Profil 7 Pejabat yang Dilantik Prabowo pada 15 Oktober 2026
Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Mereka terdiri atas empat wakil menteri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Para pejabat tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari militer, akademisi, hingga praktisi hukum. Berikut profil masing-masing pejabat berdasarkan informasi yang tersedia.
1. Marsekal TNI Yusuf Jauhari, Wakil Menteri Pertahanan
Yusuf Jauhari ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi. Penunjukan tersebut menempatkannya pada bidang yang berkaitan dengan dukungan logistik pertahanan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya, bidang logistik dan industri pertahanan berkaitan dengan ketersediaan perlengkapan militer, dukungan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta pengembangan kemampuan industri pertahanan nasional.
Riwayat pendidikan, perjalanan karier, dan jabatan terakhir Yusuf Jauhari perlu dicocokkan dengan biodata resmi Kementerian Pertahanan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pencantuman pangkat maupun jabatan sebelumnya.
2. Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Pertahanan
Richard Taruli Horja Tampubolon merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki pengalaman dalam organisasi dan kepemimpinan militer. Ia pernah menjabat Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, posisi yang berperan dalam membantu Panglima TNI mengoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi.
Dalam pelantikan tersebut, Richard dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
Bidang tersebut berkaitan dengan penyusunan strategi pertahanan, pengembangan doktrin militer, serta pembangunan kemampuan pertahanan untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan keamanan.
Pengalaman di lingkungan TNI menjadi bagian penting dari latar belakang profesionalnya untuk menjalankan tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan pengembangan kekuatan pertahanan nasional.
3. Dr. Alim Setiawan Slamet, Wakil Menteri Pertanian
Alim Setiawan Slamet merupakan akademisi di bidang teknologi industri pertanian, pemasaran pertanian, dan agribisnis. Sebelum penunjukan sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia menjabat Rektor IPB University periode 2025–2028 melalui mekanisme penggantian antarwaktu.
Berdasarkan profil resmi IPB University, Alim menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di bidang Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada 2005 dan 2009. Ia kemudian meraih gelar doktor di bidang Agricultural Marketing and Agribusiness dari Ehime University, Jepang, pada 2017.
Sebelum menjadi rektor, Alim pernah menjabat Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier serta Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur di IPB University.
Pengalaman akademik dan manajerial tersebut berkaitan dengan pengembangan teknologi, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan sumber daya. Sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia akan mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas, penguatan agribisnis, dan ketahanan pangan nasional.
4. M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
M. Maulana Bungaran merupakan praktisi hukum yang namanya pernah dikaitkan dengan tim hukum Prabowo Subianto dalam sengketa hasil pemilihan presiden. Pengalaman di bidang hukum menjadi bagian dari latar belakang profesionalnya sebelum ditunjuk sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Jabatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan keimigrasian dan pemasyarakatan. Bidang keimigrasian mencakup pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, serta pengawasan terhadap orang asing. Sementara itu, bidang pemasyarakatan mencakup pembinaan warga binaan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Sebagai wakil menteri, Maulana akan mendukung menteri dalam pelaksanaan program dan koordinasi kebijakan sesuai pembagian tugas di lingkungan kementerian.
Riwayat pendidikan secara terperinci, organisasi profesi, dan jabatan yang pernah diembannya perlu diverifikasi melalui biodata resmi agar informasi mengenai perjalanan kariernya dapat disajikan secara lengkap dan akurat.
5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, Kepala BNPB
Kristomei Sianturi merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki pengalaman dalam kepemimpinan satuan dan jabatan strategis militer. Ia merupakan lulusan Akademi Militer 1997 dari kecabangan Infanteri.
Dalam perjalanan kariernya, Kristomei pernah mengemban sejumlah jabatan, antara lain Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, serta Kepala Pusat Penerangan TNI. Ia kemudian dipercaya menjabat Pangdam XXI/Radin Inten. Profil jabatan Pangdam XXI/Radin Inten juga tercantum dalam laman resmi TNI Angkatan Darat.
Pengalamannya di lingkungan militer mencakup kepemimpinan organisasi, operasi satuan, dan komunikasi publik.
Sebagai Kepala BNPB, Kristomei bertanggung jawab memimpin lembaga yang mengoordinasikan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Tugas BNPB meliputi penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, koordinasi tanggap darurat, serta dukungan pemulihan setelah bencana.
Kepemimpinan BNPB memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait untuk mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat.
6. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., Kepala BPGMN
Satyawan Pudyatmoko merupakan akademisi dan ahli kehutanan yang memiliki keahlian dalam konservasi satwa liar dan pengelolaan sumber daya alam. Ia lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 9 Agustus 1971.
Satyawan menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1995. Ia melanjutkan studi kehutanan tropika di Georg-August-Universität Göttingen, Jerman, dan meraih gelar magister pada 2001 serta doktor pada 2005. Informasi tersebut tercantum dalam profil yang diterbitkan UGM Press.
Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia menjadi staf pengajar di UGM. Dalam perjalanan akademiknya, Satyawan pernah menjabat Kepala Laboratorium Satwa Liar, Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Wakil Dekan, dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Ia juga dikukuhkan sebagai guru besar bidang satwa liar pada 2020.
Pengalamannya kemudian berkembang ke ranah kebijakan konservasi dan pengelolaan lingkungan. Latar belakang akademik tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan akan memimpin lembaga yang menangani pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Bidang tersebut mencakup perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem yang rusak, serta penguatan manfaat lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat.
7. Mayor Jenderal TNI Sriyanto, Wakil Kepala BPGMN
Mayor Jenderal TNI Sriyanto ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Penunjukannya menempatkan seorang perwira tinggi TNI dalam struktur kepemimpinan lembaga yang menangani pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut serta mangrove.
Dalam menjalankan tugasnya, wakil kepala badan mendampingi kepala badan dalam koordinasi organisasi dan pelaksanaan program sesuai pembagian kewenangan yang ditetapkan pemerintah.
Pengelolaan gambut dan mangrove membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat di sekitar kawasan. Upaya tersebut penting untuk menjaga fungsi ekologis, mengurangi kerusakan lingkungan, dan mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Meski demikian, informasi mengenai tempat dan tanggal lahir, pendidikan, serta riwayat jabatan Sriyanto sebelum penunjukan ini masih perlu dilengkapi berdasarkan biodata resmi TNI atau dokumen pemerintah.
Catatan redaksi: Biodata resmi Yusuf Jauhari, Richard Tampubolon, Maulana Bungaran, dan Sriyanto masih perlu dicocokkan dengan dokumen pemerintah. Pastikan pula nomenklatur jabatan, pangkat, gelar akademik, serta dasar hukum pengangkatan sesuai dokumen pelantikan sebelum artikel diterbitkan.
