Usai dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/11/2022), di Istana Negara, Jakarta, Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mendapat tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program pemerintah, terutama pada bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
Mardiono menyatakan, dirinya akan memastikan tugas yang diamanahkan dapat dijalankan dengan baik, agar mencapai agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah diprioritaskan.
“Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan program pemerintah bagi pencapaian SDGs yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan SDGs kedua yaitu ketahanan pangan, dapat berjalan dengan baik,” kata Mardiono yang menyampaikan keterangan pers usai pelantikan.
Tugas-tugas tersebut, Mardiono menambahkan, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
“Tugas ini juga akan saya jalankan melalui penguatan ketahanan pangan merujuk kepada Perpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang baru saja dikeluarkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Sesuai dengan arahan Presiden, Mardiono akan terus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah, melakukan kunjungan ke daerah dan lapangan, serta melakukan kajian-kajian terkait tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
“Yang kemudian, tentu saya melaporkan tugas-tugas saya ini kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.
Sebelumnya di tempat yang sama, Guntur Hamzah telah mengucapkan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Jokowi. Pada keterangan persnya, Guntur meminta doa kepada masyarakat agar dirinya dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik.
“Mohon doakan semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Guntur.
Turut hadir pada acara pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. (sk)
