Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Menkeu Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).
Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.
“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar dalam APBN 2023,” ujar Presiden.
Kepala Negara menambahkan, APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.
Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas. Serta seperti yang sudah berkali-kali saya ingatkan agar memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah],” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah.
“Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Menutup arahannya, Presiden kembali mendorong realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.
“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” pungkasnya.
Selain kepada Menhan Prabowo, Presiden Jokowi juga menyerahkan DIPA kepada 13 kementerian/lembaga (K/L) lainnya, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo juga menyerahkan secara virtual Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 kepada para gubernur se-Indonesia. (red/fid/rls).
