Wartajakarta.id – Dua truk besar masih memblokade jalan di Kosovo Utara, Senin (12/12). Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain meminta barikade itu disingkirkan demi mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.
Sayangnya, penduduk lokal menolak. SD dan sekolah menengah di wilayah tersebut juga masih diliburkan. Pada Sabtu (10/12), sebuah granat kejut dilemparkan ke polisi Uni Eropa (UE) di Kosovo Utara. Polisi setempat juga baku tembak dengan kelompok tidak dikenal.
Bentrok di Kosovo dipicu oleh kebijakan pergantian pelat nomor. Pemerintah Kosovo meminta semua penduduknya mengganti pelat nomor dengan yang mereka terbitkan. Namun, etnis minoritas Serbia menolak. Sekitar 50 ribu orang tetap memakai pelat nomor yang dikeluarkan oleh pemerintah Serbia.
Mayoritas penduduk Kosovo Utara adalah etnis Serbia. Presiden Serbia Aleksandar Vucic pada Senin (12/12) telah bertemu dengan para pejabat di dewan keamanan nasional untuk mengatasi ketegangan.
NATO yang memiliki pasukan penjaga perdamaian di Kosovo (KFor) meminta semua pihak menghindari provokasi. UE juga telah melakukan hal yang sama. Mereka memperingatkan tidak akan menoleransi serangan terhadap polisi UE atau tindakan kriminal lainnya.
Di lain pihak, polisi Kosovo dikerahkan ke wilayah itu untuk mengamankan situasi. Vucic mengatakan, pengerahan polisi melanggar perjanjian perdamaian sebelumnya. Dia berencana meminta izin KFor yang dipimpin NATO untuk mengirim polisi dan pasukan Serbia ke daerah itu. Tapi pada saat bersamaan, dia mengakui kecil kemungkinannya untuk diberi izin.
Situasi bertambah panas ketika mantan polisi Serbia Dejan Pantic ditahan. Dia menjadi tersangka penyerangan kantor komisi pemilihan kota di Mitrovica Utara, Kosovo. Pantic adalah salah satu dari sekitar 600 etnis Serbia yang mengundurkan diri dari kepolisian pada November. Mereka protes setelah pihak berwenang di Kosovo mengatakan akan meminta orang Serbia untuk menukar pelat nomor.
Kepala Kantor Serbia untuk Kosovo Petar Petkov mengungkapkan bahwa selain penahanan Pantic, ada sejumlah alasan untuk melakukan aksi protes beberapa bulan terakhir. ”Warga Serbia di barikade itu mengirimkan seruannya ke komunitas internasional terkait apa yang terjadi di Kosovo dan Metohija,” ujar Petkov seperti dikutip Balkan Insight.
Kosovo memisahkan diri dari Serbia setelah perang pada 1998–1999. Sekitar 92 persen penduduk Kosovo adalah etnis Albania. Hanya 6 persen yang merupakan etnis Serbia. Sisanya warga etnis Bosnia, Gorans, Turki, dan Roma. Sebagai minoritas, penduduk Serbia di Kosovo kerap merasa terintimidasi.
Sebanyak 99 dari 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Kosovo. Namun, Serbia menolaknya. Bagi Serbia, Kosovo tetaplah bagian wilayah mereka. Tiongkok dan Rusia berada di pihak Serbia.
”Mereka harus menemukan cara untuk mengakhiri kecenderungan pertempuran di jalanan ataupun untuk menciptakan blokade,” ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell seperti dikutip BBC. Selama ini perang tidak pecah antara dua negara karena ada hampir 4 ribu tentara KFor yang dipimpin NATO di Kosovo.
Sementara itu, Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti menyebut para pengunjuk rasa sebagai geng kriminal. Dia meminta pasukan KFor untuk menyingkirkan barikade. Polisi Kosovo mengatakan, mereka diserang di berbagai lokasi dekat danau yang berbatasan dengan Serbia pada Sabtu (10/12) malam. Petugas membalas untuk membela diri.
Sementara itu, situasi di Ukraina juga kian panas. Pasukan Ukraina dikabarkan berhasil menyerang hotel yang menjadi markas besar kelompok tentara bayaran Wagner Rusia di wilayah Kadiivka, Luhansk. Wagner adalah tentara bayaran yang dibiayai Rusia.
(jp)
