Para menteri luar negeri (Menlu) ASEAN melakukan pertemuan khusus untuk membahas kondisi Myanmar, di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis (27/10). Dalam pertemuan tersebut, para Menlu kembali menyatakan kekecewaannya karena tidak adanya kemajuan signifikan dari pelaksanaan Five-Point Consensus (5PC).
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan, kekhawatiran sangat jelas disampaikan oleh para Menlu. Bahkan, beberapa negara menyampaikan rasa frustrasinya terhadap tidak adanya kemajuan tersebut.
”Alih-alih ada kemajuan, situasi bahkan dikatakan memburuk,” ujar Retno dalam press briefing Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta, Kamis (27/10).
Situasi seperti itu tentunya sangat disayangkan. Terlebih, 5PC adalah keputusan para pemimpin ASEAN, dari suatu pertemuan khusus di mana Jenderal Min Aung Hlaing juga hadir dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politik.
Selain itu, menurut Menlu Retno, sebagai satu keluarga, pendekatan untuk menyimpan masalah di bawah karpet sudah tidak seharusnya menjadi opsi dalam mekanisme kerja ASEAN. Karenanya, pertemuan dilakukan dalam suasana yang sangat terbuka. Banyak isu sensitif yang dibahas.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengecam aksi kekerasan di Myanmar yang terus meningkat dan telah memakan banyak korban masyarakat sipil. Salah satunya, serangan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar pada saat pelaksanaan konser musik di Kachin akhir pekan lalu. Kecaman dan keprihatinan ini juga turut disampaikan para Menlu lain.
”Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati kepada para korban dan keluarganya. Tindakan kekerasan sekali lagi harus segera dihentikan,” tutur Retno. Pesan ini ditujukan khusus pada Tatmadaw, angkatan bersenjata Myanmar.
Menurutnya, Ketua ASEAN juga telah mengeluarkan statement serupa mengenai pentingnya penghentian kekerasan. ”Tanpa penghentian kekerasan, tidak akan tercipta conducive condition untuk penyelesaian krisis politik ini,” sambungnya.
Di sisi lain, Indonesia juga menekankan pentingnya segera dilakukan engagement dengan all stakeholders seperti yang dimandatkan oleh 5PC. Termasuk, semua pihak di Myanmar.
Menlu Retno menekankan, jika engagement dengan Junta Militer hanya dilakukan sebagai bagian dari engagement dengan semua stakeholder. Tidak ada kaitannya dengan masalah recognition.
Dia meyakini, dengan engagement all stakeholders, maka ASEAN akan dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog. Diharapkan, dialog nasional ini dapat membahas masa depan Myanmar.
”Masalah Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri. Oleh karena itu dialog di antara mereka menjadi sangat penting artinya. Tugas ASEAN memfasilitasi,” tegas Retno.
Dalam pertemuan tersebut, para menlu ASEAN juga membahas keberlanjutan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar, dengan catatan bahwa bantuan kemanusiaan dapat mencapai rakyat yang memerlukan. Sejauh ini telah diterima komitmen sebesar USD 27 juta untuk bantuan kemanusiaan di Myanmar, terutama untuk fase pertama, yaitu fase life-saving.
Sebagaimana diketahui, bantuan kemanusiaan ASEAN dibagi dalam dua fase. Yakni life saving dan life sustaining. Untuk fase life sustaining, AHA Centre harus terlebih dahulu melakukan assessment secara komprehensif di sana. Sayangnya, assessment ini belum dapat diselesaikan dengan sempurna karena tidak adanya akses dari Junta militer.
(jp)
