Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementerian/lembaga untuk merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024 sejak awal tahun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara usai mengikuti sidang kabinet paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023).
“Bapak Presiden memberikan arahan tentang pentingnya melihat stabilisasi harga dan juga memastikan bahwa kesiapan kita memasuki 2024 dalam pelaksanaan APBN, sehingga mulai awal tahun APBN bisa betul-betul dilaksanakan. Kepada kementerian/lembaga juga diarahkan supaya bisa mulai melaksanakan APBN seawal mungkin, sedini mungkin, sejak bulan Januari,” ujar Wamenkeu.
Terkait realisasi APBN tahun 2023, Wamenkeu menyampaikan bahwa Presiden meminta agar realisasi anggaran tersebut bisa mencapai 95 persen.
“Bapak Presiden tadi memberikan arahan agar setiap kementerian/lembaga bisa memastikan ke seluruh jajarannya bahwa yang namanya APBN di setiap kementerian bisa direalisasikan semaksimal mungkin di atas 95 persen. Kami melihat bahwa itu masih sangat dimungkinkan, kalau kita bisa memanfaatkan seluruh dua sampai tiga minggu ke depan secara optimal,” ujarnya.
Mengenai penyaluran transfer ke daerah, Wamenkeu mengatakan pihaknya akan mempercepat pelaksanaannya pada akhir tahun ini.
“Estimasi kita akan ada transfer dan moga-moga nanti bisa melengkapi kesiapan pemda juga untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di tahun 2023 sehingga mendapatkan efek maksimal kepada pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menjelaskan kondisi ekonomi global dan negara maju, seperti Amerika Serikat yang sudah mulai ada moderasi dalam indikator ekonominya, baik dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, maupun inflasi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih lemah meski lebih baik dari estimasi beberapa bulan yang lalu. Sementara, pertumbuhan ekonomi Eropa masih cukup berat dan negatif.
“Moga-moga ini bisa segera selesai dan dengan itu kita akan menutup tahun 2023, estimasi kami di Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi masih di sekitar angka 5,0 persen,” ujarnya.
Meski inflasi Indonesia cukup terkendali di level 2,9 persen, kata Wamenkeu, pemerintah memberikan khusus pada inflasi harga pangan.
“Apalagi menuju bulan akhir Desember, di mana Natal dan tahun baru akan juga biasanya meningkatkan permintaan atas beberapa produk-produk pangan. Secara khusus, kita memperhatikan beberapa harga produk, tadi telah dilaporkan juga kesiapan stok kita terkait dengan beras, jagung, dan komoditas-komoditas lainnya,” tandasnya.
