Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pada sektor hukum. Menurutnya, keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh. Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara.
”Kalau keadilan tidak ada, yang kuat menang, yang lemah tersingkir dan terabaikan, maka ketidakpuasan akan menumpuk di mana-mana. Ketidakadilan masalah pertanahan, ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah (rakyat kecil) selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi,” kata Yusril di akun Twitter pribadinya, Senin (6/2/2023).
Mantan Mensesneg ini megaskan bahwa ketika pemilik modal dan pengusahan selalu diuntungkan dan hak-hak buruh makin diabaikan, maka demo dan protes akan terjadi di mana-mana. Sehingga, keseimbangan dan keadilan bagi kedua pihak mutlak perlu dalam konsep dan aturan. Pemerintah mengawasi, menjaga dan menegor pihak yg salah.
Yusril mencontohkan, industri manufaktur harus dibuka luas untuk daerah Pulau Jawa agar terjadi pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. Upah yang wajar dan jaminan hukum serta keadilan ditegakkan pemerintah. ”Kalau dua hal ini tidak ada, indistri manufaktur akan lari ke Vietnam, Kamboja dan Laos,” tegas Yusril.
Kepastian hukum tentang eksistensi perusahaan harus dijaga ketat dengan sistem dan kontrol oleh Kemenkumham. Jangan biarkan IT mudah dibobol dan diubah-ubah notaris sehingga kepastian hukum berantakan. Kalau begini keadaannya, siapapun takut mendirikan usaha di negara ini.
Selain itu, lanjut Yusril, sistem pelayanan imigrasi juga harus dievaluasi, jangan mudah kebobolan. Sistem elektronik yang dibangun tujuannya untuk mempercepat pelayanan. Tapi jangan menyerahkan segalanya kepada sistem elektronik IT tanpa kontrol yang ketat karena rawan penyalahgunaan.
Contohnya, kata Yusril, TKA China bebas-bebas masuk tanpa pengawasan ketat dan seleksi yang hati-hati terhadap jenis pekerjaan yang boleh dilakukan TKA. Ini bukan saja menimbulkan masalah ketenagakerjaan, tetapi juga masalah sosial dan politik yang rawan serta menjadi ancaman stabilitas.
”Tiap hari masalah TKA China ini menjadi bahan berita dan bahan agitasi dan propaganda di medsos. Tidak semua beritanya sesuai fakta. Tetapi hal-hal seperti ini mudah mempengaruhi orang awam dan membuat suasana menjadi tegang. Pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapinya,” jelasnya.
Pemerintah yang cerdas adalah pemerintah yang responsif atas setiap perkembangan, positif maupun negatif.Masalah ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum dan masalah TKA yang ramai dibicarakan, harus diantisipasi, dijelaskan dan diselesaikan.
Rakyat ingin tahu sikap pemerintah mengatasi hal itu. Rakyat juga harus kritis kepada calon-calon Presiden, apa konsepsi mereka mengatasi ketidakadilan pertanahan dan kepastian hukum berusaha serta mengatasi banjirnya TKA China seiring dengan investasi mereka di negara ini.
”Hanya pemerintah yang cerdas dan cepat tanggap mengatasi masalah yang mampu membawa bangsa dan negara ini menjadi negara maju ke depan. Kalau tidak, selamanya kita akan ketinggalan dari negara-negara lain,” ujarnya.
