Presiden Joko Widodo (Jokowi) instruksikan TNI dan Polri menjaga stabilitas menjelang transisi pemerintahan dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada Pejabat Kotama TNI-Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/09/2024).
“Satu bulan lebih sedikit akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. November akan ada pemilihan serentak Pilkada Serentak Kepala Daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga saya minta TNI dan Polri harus betul-betul menjaga stabilitas yang sudah terjaga sampai saat ini,” ucap Presiden.
Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri harus memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. TNI dan Polri diminta untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan mengganggu proses transisi pemerintahan maupun Pilkada Serentak 2024.
“Pemerintahan yang saya pimpin akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu,” ungkapnya.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa stabilitas sangat diperlukan untuk tumbuh dan membangun. Karena pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak akan dapat berjalan baik di dalam negara yang sedang berkonflik.
“Coba saja lihat di negara-negara di Timur Tengah yang konflik, sudah berapa tahun mereka berkonflik, apa bisa membangun? Ndak mungkin bisa, enggak mungkin tumbuh dan enggak mungkin bisa membangun. Di mana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional, butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat,” kata Presiden.
Perlindungan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak-anak. Untuk itu, ia meminta agar peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat dioptimalkan dalam rangka perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, penganiayaan, maupun bullying.
“Di dalam pikiran para perempuan dan anak mikirnya kalau minta perlindungan itu di sini, TNI dan Polri, baik dari KDRT, dari kekerasan seksual, dari kekerasan fisik, dari bully-bully-an, dari penganiayaan. Oleh sebab itu, berdayakan yang namanya Babinsa, berdayakan yang namanya Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak dalam pertolongan pertama,” ujarnya.
Hadir mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
