Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menerima kedatangan sejumlah anggota Komunitas Bike to Work (B2W) dan tim Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) di Balai Kota.
Saya minta dikaji, jalur sepeda mana lagi yang efektif dan berkualitas
Kedatangan para anggota komunitas pesepeda tersebut untuk meminta konfirmasi terkait isu pembangunan jalur sepeda di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Heru meminta B2W dan ITDP mengkaji jalur sepeda lainnya di wilayah Jakarta yang efektif dan berkualitas bagi para pengguna sepeda. Hasil dari kajian tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD).
Pemprov DKI Jakarta Bersama B2W Indonesia Gelar Kegiatan Bersepeda dengan Dubes Negara G20
“Saya minta dikaji, jalur sepeda mana lagi yang efektif dan berkualitas bagi pengguna sepeda. Nanti diadakan FGD. Evaluasi jalur sepeda seperti apa, tempatnya di mana dan harus efisien. Anggarannya sementara lagi pembahasan di APBD. Kita serahkan segala prosesnya di DPRD,” ujarnya, Jumat (18/11).
Ketua B2W Indonesia, Fahmi Saimima mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta yang tidak akan menghambat pembangunan jalur sepeda, tapi justru mengoptimalisasi.
Fahmi menjelaskan, kedatangan mereka menemui Heru sebagai kontrol publik untuk memastikan tidak ada narasi Pemprov DKI Jakarta mengesampingkan jalur sepeda.
“Dijamin Pak Pj Gubernur bahwasanya tidak ada lagi soal pembangunan-pembangunan yang dihambat. Pak Pj Gub juga akan melakukan optimalisasi. Bahkan semua program yang legasinya baik bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Ia pun merasa senang, kabar ditiadakannya anggaran pembangunan jalur sepeda hanya sebatas isu. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bahkan telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 7,5 miliar untuk optimalisasi, evaluasi dan sosialisasi jalur sepeda.
“Jadi isu tentang dinolkannya jalur sepeda sekarang gugur. Anggarannya sudah kembali ada. Nilainya tadi disebutkan Pak Kadishub sekitar Rp 7,5 miliar. Cuma memang narasinya optimalisasi jalur sepeda yang sudah ada dievaluasi dan disosialisasikan,” urai Fahmi.
Fahmi menilai, penyediaan jalur sepeda merupakan bagian dari tata kelola kota yang mengajak masyarakatnya untuk active mobility. Dalam pertemuan ini, Heru bahkan mengusulkan agar jalur sepeda juga ada di lingkungan, kawasan-kawasan berbasis perkantoran dan komplek yang memang masyarakatnya butuh mobilisasi dengan sepeda.
“Itu diusulkan jadi tidak hanya di jalur-jalur utama atau arteri. Jadi beliau bilang, yuk kita coba bangun di kawasan pemukiman, sekolah, kampus dan sebagainya. Itu ide-ide yang bagus. Jadi tadi itu sebuah pertemuan yang sangat baik dan mudah-mudahan komitmennya tetap dijaga. Sehingga kami bisa lebih nyaman dan selamat di jalan raya,” tuturnya.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo memastikan, tidak ada pemberhentian pembangunan jalur sepeda, namun evaluasi secara komprehensif. Anggaran untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda pun kembali dialokasikan sebesar Rp 7,5 miliar pada 2023.
“Itu dari pembahasan kembali dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta. Jadi kami sepakat bahwa tahun depan dari komunitas bersama-sama melakukan evaluasi secara komprehensif terkait efektivitas jalur sepeda,” tandasnya.
