Wartajakarta.id – Muhyiddin Yassin gagal untuk kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Raja Malaysia menunjuk Anwar Ibraham sebagai Perdana Menteri terpilih atau definitif. Muhyiddin bereaksi dan menantang Anwar Ibrahim sekuat apa di parlemen nanti. Justru Muhyiddin mengklaim mendapatkan dukungan dari parlemen.
Muhyiddin menegaskan bahwa dia memerintahkan dukungan mayoritas anggota parlemen untuk memimpin pemerintahan. Dia meminta Anwar Ibrahim untuk membuktikan bahwa dia mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen untuk menjadi Perdana Menteri.
Ketua Perikatan Nasional itu menambahkan, yang dipersoalkan bukan pembentukan pemerintahan persatuan, melainkan penunjukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin bersikeras bahwa dia mengantongi 115 dukungan anggota parlemen sebagai perdana menteri seperti yang dipersyaratkan oleh Ketua Dewan Rakyat Azhar Harun.
“Kami mengikuti apa yang diminta,” kata Muhyiddin.
Muhyiddin menambahkan, pada Minggu (20/11), Azhar telah menulis surat kepada presiden partai yang mengundang mereka untuk mengajukan proposal pembentukan pemerintahan koalisi dan untuk menyebutkan calon perdana menteri. PN telah mengirimkan surat dari Sekjen PAS, Ketua Gabungan Parti Sarawak (GPS), Ketua Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM) yang menyatakan persetujuan mereka untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan PN.
“Juga, 114 deklarasi undang-undang dikirim ke Istana Negara anggota parlemen yang mengungkapkan kepercayaan tanpa syarat mereka kepada saya untuk diangkat sebagai perdana menteri,” ujar Muhyiddin.
“Ada 73 anggota parlemen dari PN, 22 dari GPS, enam dari GRS, satu dari KDM, dua independen dan 10 dari Barisan Nasional,” kata presiden Bersatu itu. Dan, kini totalnya 115 dukungan versi Muhyiddin.
Hanya beberapa menit setelah konferensi pers, ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dilantik sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia. Anwar Ibrahim mengambil sumpahnya setelah ditunjuk Raja Malaysia. Keterpilihannya mengisi kekosongan jabatan PM setelah berhari-hari tak jelas pasca Pemilu akhir pekan lalu.
(jp)
