Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 telah menjadi instrumen yang sangat strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada saat dunia dihadapkan pada kondisi yang sangat volatil. Kenaikan dari harga-harga dan volatilitas menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara. Hal tersebut kemudian menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun serta direspons dengan suku bunga di semua negara yang melonjak tinggi.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (16/01/2023), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“APBN selama tahun 2022 menjadi faktor untuk menstabilkan dan menjaga masyarakat dan ekonomi dari guncangan-guncangan tadi. Satu, inflasi di Indonesia kita masih relatif rendah, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko. Ini karena kita berhasil menjaga harga pangan yang dijaga tetap stabil sehingga berkontribusi pada inflasi yang relatif lebih rendah,” ujar Menkeu.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan momentumnya menguat di kuartal III. Pada kuartal IV Menkeu memperkirakan ekonomi nasional masih akan tumbuh di sekitar 5 persen sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,2 hingga 5,3 persen.
“Investasi juga sudah pulih kembali, ekspor kita tetap tinggi dan impor kita juga pulih untuk mendukung industri manufaktur,” ujarnya.
Dari pemulihan ekonomi, Sri Mulyani melihat bahwa seluruh sektor sudah pulih kembali, termasuk sektor-sektor yang terhantam sangat berat selama pandemi COVID-19, seperti transportasi, akomodasi, dan makanan minuman.
Secara regional, pemulihan ekonomi juga terjadi di semua daerah. Sumatra tumbuh 4,71 persen, Kalimantan 5,67 persen, Sulawesi 8,24 persen, Maluku 7,51 persen, Bali dan Nusa Tenggara 6,69 persen, dan Jawa 5,76 persen.
“Ini menggambarkan bahwa seluruh pemulihan adalah across the board, seluruh pulau, seluruh daerah, dan seluruh sektor. Ini menurunkan pengangguran dari tadinya 7,1 persen ke 5,9 persen, dan kemiskinan dari 10,2 persen ke 9,5 persen,” kata Menkeu.
Di samping itu, Menkeu menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 telah mendorong pemulihan ekonomi agar makin kuat dan tetap stabil. Belanja negara tumbuh 10,9 persen mencapai Rp3.090,7 triliun, sementara pendapatan negara tumbuh 30,5 persen mencapai Rp2.626,4 triliun.
Dengan adanya pemulihan ekonomi, kata Sri Mulyani, penerimaan perpajakan juga membaik. Tahun 2022 pajak badan atau korporasi tumbuh 71,7 persen yang menggambarkan dunia usaha, sektor korporasi relatif sudah pulih semenjak dihantam pandemi di mana pajaknya sempat merosot 37,9 persen. Pajak yang dibayarkan karyawan juga naik 14,6 persen. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga tumbuh 24,6 persen, pulih kuat dari kontraksi 15,3 persen pada saat awal pandemi.
“Kami melihat bahwa dengan adanya pajak yang naik, juga bea dan cukai kita mendorong dari sisi ekspor dan impor di mana pertumbuhannya mencapai 23,3 persen dalam bentuk bea masuk, bea keluar. Sedangkan penerimaan dalam bentuk nonpajak, bukan pajak, juga melonjak 28 persen, itu dikaitkan dengan sumber daya alam, tapi juga dari sisi penerimaan BLU, masyarakat aktivitasnya pulih, dan dividen BUMN kita,” pungkasnya. (sk)
