Kementerian Agama (Kemenag) bersama Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) memperkuat program Ketahanan Keluarga untuk mengatasi isu perceraian, perkawinan anak, dan stunting, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag, Kamaruddin Amin, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan keluarga.
“Angka perceraian yang tinggi, kasus perkawinan anak, dan prevalensi stunting di atas 20 persen merupakan tantangan serius. Kemenag bersama NU berkomitmen mengatasi masalah ini demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujar Kamaruddin saat memberi sambutan pada Program Ketahanan Keluarga di Makassar, Kamis (5/12/2024).
Program ini melibatkan PWNU Sulsel, PCNU kabupaten/kota, serta badan otonom (Banom) NU. Kamaruddin mengapresiasi peran NU dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah. “Dukungan NU terhadap program pemerintah di berbagai bidang, seperti pendidikan dan kegiatan sosial, mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atau Gus Yahya, mendorong GKMNU membentuk Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten hingga desa. Ia menegaskan pentingnya pembinaan keluarga sebagai awal pembangunan peradaban. “Membangun peradaban harus dimulai dari keluarga,” katanya.
Gus Yahya juga meminta Satgas Nasional GKMNU memperkuat koordinasi dengan Kemenag untuk mempercepat program Ketahanan Keluarga. “GKMNU harus terus bersinergi dengan Kemenag demi mendukung visi Presiden Prabowo, khususnya dalam program makan bergizi untuk menangani stunting,” tutupnya.
