Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin mengatakan sebanyak 6,8 juta petugas pemilu mengikuti kegiatan skrining kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,4 juta petugas dinyatakan sehat, sementara 400 ribu petugas lainnya tergolong berisiko tinggi.
“Risiko tingginya paling banyak hipertensi, ini banyak sekali, yang kedua jantung. Dua ini yang paling besar,” tutur Menkes Budi.
Menkes mengungkapkan kegiatan skrining kesehatan untuk deteksi penyakit telah berhasil menekan angka kematian petugas pemilu 2024. Berdasarkan data dihimpun dari KPU dan Bawaslu selama periode 14-18 Februari 2024, tercatat sebanyak 84 petugas pemilu dikonfirmasi meninggal dunia.
“Dari KPU, angkanya 71 orang untuk tanggal 14-18 Februari, untuk Bawaslu ada tambahan 13 orang kurang lebih tanggalnya sama, jadi total yang meninggal sampai sekarang ada 84 orang,” kata Menkes Budi.
Menkes menyampaikan, jika dibandingkan Pemilu 2019, angka kematian tersebut telah berkurang. Bahkan, penurunan angka kematian mencapai 74 persen. Kendati demikian, Menkes Budi menegaskan bahwa pemerintah terus mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada penyelenggaraan pemilu mendatang karena satu nyawa manusia sangatlah berarti.
“Angka kematian tahun ini di kisaran 16 persen dari kematian sebelumnya. Artinya terjadi penurunan yang sangat drastis dari jumlah petugas yang meninggal dari pemilu sebelumnya,” ungkapnya.
Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan bahwa sejumlah langkah antisipatif telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian para pejuang demokrasi di pemilu 2024. Menurutnya, berbagai langkah preventif tersebut merupakan wujud hadirnya negara dalam melindungi seluruh warga negaranya.
“Kami jauh-jauh hari telah mengantisipasi dengan baik karena berdasarkan pengalaman tahun 2019, maka ada langkah-langkah preventif yang telah kita lakukan, selanjutnya kita membangun kesiapsiagaan yang cukup tinggi didalam mengatasinya,” kata Moeldoko dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (19/2).
Moeldoko mengungkapkan, salah satu upaya kesiapsiagaan yang dilakukan adalah skrining kesehatan kepada seluruh petugas pemilu 2024. Hal ini untuk memastikan seluruh petugas pemilu dalam kondisi sehat, kuat dan bugar saat bertugas.
Adapun pelaksanaanya dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan dan KPU.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan apresiasi atas tingginya antusiasme petugas pemilu dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, dari 7,9 juta petugas pemilu yang terdaftar, sebanyak 6,8 juta orang atau 86,4 persen telah mengikuti skrining kesehatan.
“Dari skrining tadi, ada 398.155 orang yang berisiko penyakit dan kami beritahukan di dashboard yang bisa diakses oleh kementerian/lembaga dan petugasnya secara langsung,” tuturnya.
Faktor risiko yang paling banyak adalah hipertensi, diikuti jantung koroner, lalu gagal ginjal kronik dan diabetes melitus.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya sangat mendukung adanya pemeriksaan kesehatan kepada semua petugas pemilu 2024.
Ia menjelaskan, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah agar menyediakan anggaran untuk melakukan skrining kesehatan bagi semua petugas pemilu yang bertugas di wilayahnya.
Jelang pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024, ia menyebut hampir semua petugas pemilu telah melakukan skrining kesehatan.
“Sebagian besar sudah ter-cover, kurang lebih ada 4,8 persen dari 7,9 juta petugas pemilu yang belum skrining, seluruhnya dibiayai oleh pemda,” kata Mendagri.
Tak hanya itu, Kemendagri juga bekerja sama dengan Kemenkes untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit agar siaga selama Pemilu 2024 berlangsung.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menambahkan selain memperkuat aspek kesehatan petugas pemilu melalui skrining kesehatan, upaya mitigasi juga dilakukan dalam berbagai hal
Diantaranya, menetapkan mabang batas usia petugas pemilu maksimal 55 tahun dan memastikan kondisinya sehat.
Upaya lainnya, yakni memberikan honor yang layak dan jaminan kerja dari pemerintah serta memberikan pelatihan kepada seluruh petugas pemilu agar ada pemerataan pemahaman terkait pelaksanaan pemilu.
