Bahkan, Pramono mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) dalam rangka menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah-wilayah padat penduduk.
Kalangan legislator di DPRD DKI Jakarta pun mengingatkan kepada Gubernur DKI Pramono Anung untuk membangun Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di setiap kelurahan.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengapresiasi langkah Gubernur DKI Pramono Anung.
“Kami mengapresiasi rencana Mas Pram akan membuka rekrutmen 1.000 personel damkar baru untuk menjaga Jakarta dari kebakaran di kemudian hari,” ujar politisi PSI itu, beberapa waktu lalu.
“Penyaluran APAR ke wilayah-wilayah padat penduduk juga diharapkan bisa menjadi mitigasi yang efektif terhadap kebakaran nantinya,” tambah Wiliam.
Meski upaya tersebut sebagai bentuk kemajuan, William tetap mengingatkan perihal PR (pekerjaan rumah) Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan kebakaran.
“Yaitu, membangun Pos Damkar di setiap kelurahan untuk memastikan seluruh wilayah Jakarta berada di bawah payung pengamanan sistem damkar,” ujar Wiliam.
Menurut dia, Kota Jakarta masih kekurangan Pos Damkar di beberapa kelurahan.
“Dari 267 kelurahan di Jakarta, baru 170 Pos Damkar yang beroperasi menjaga wilayahnya dari kebakaran,” ungkap William.
Artinya, sambung dia, hanya ada beberapa wilayah yang benar-benar terjaga dari kebakaran.
“Pemprov DKI Jakarta harus memberikan atensinya ke sini untuk menjaga keselamatan seluruh warganya,” sambung William.
Dia menegaskan, kebakaran masih jadi momok menakutkan bagi warga Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diharapkan menerapkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi ancaman kebakaran.
“Infrastruktur berupa Pos Damkar juga harus tetap dibangun di seluruh kelurahan. Sehingga, sistem keamanan kebakaran Jakarta menjadi semakin kuat lagi dari hulu ke hilir,” tukas dia. (red)
