Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga agenda prioritas, yaitu transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Dalam keterangan persnya Senin (28/11/2022) siang, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati pun memaparkan upaya tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terkait kesepakatan di tiga agenda prioritas tersebut.
Pertama, di sisi transisi energi berkelanjutan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah disepakati terbentuknya Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Inisiatif ini, ujar Menkeu, ditindaklanjuti dengan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang saat ini sudah mendapat komitmen sebesar 500 juta Dolar AS. Dana ini akan menggerakkan lebih dari 4 miliar pembiayaan untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil.
“Ini pihak yang akan mem-follow up itu dari sisi PLN karena ini adalah menyangkut transisi energi dari nonrenewable ke renewable. Nanti kita akan bicara dengan berbagai IPP (independent power plant) yang selama ini bekerjasama dengan PLN dan bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijakan, termasuk insentif-insentif baik perpajakan maupun nonperpajakan,” kata Sri Mulyani usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi KTT G20 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta.
Kedua, terkait arsitektur kesehatan global, KTT G20 Indonesia telah menyepakati pembentukan dana pandemi (pandemic fund) senilai 1,5 miliar Dolar AS. Menkeu menyampaikan, kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan (Menkes) dengan menyampaikan proposal untuk penggunaan dana tersebut tidak hanya untuk Indonesia namun juga untuk kerja sama antarnegara.
“Ini semuanya nanti akan dilakukan pada bulan-bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama maupun dari sisi pendanaan,” kata Sri Mulyani.
Ketiga, terkait transformasi digital, Menkeu mengungkapkan pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan berbasis digital.
“Selain sudah diluncurkan mengenai payment system kerja sama di antara negara-negara ASEAN, juga digital currency dari bank sentral yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, kita juga akan terus mendorong financial inclusion dan ini sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan, baik yang bank maupun yang terutama nonbank yang basisnya digital,” tandasnya. (sK)
