Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Kedeputian Bidang Perekonomian kembali menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) membahas upaya peningkatan daya saing komoditas perkebunan unggulan, Selasa (28/02/2023). Diskusi bertajuk “Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Perkebunan pada Komoditas Perkebunan Strategis: Seri II” tersebut dilaksanakan secara daring.
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi Ida Dwi Nilasari menyampaikan, diskusi kali ini akan khusus membahas mengenai pandangan dan kebutuhan dunia usaha terhadap strategi peningkatan daya saing produk ekspor komoditas perkebunan strategis.
“DKT series ini dilaksanakan dalam kapasitas Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari penyelenggaraan manajemen kabinet, terutama pada fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini khususnya sektor perkebunan berorientasi ekspor yang coba ditelisik secara holistik,” kata Ida membuka diskusi mewakili Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit.
Ida memaparkan, hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan yang harus dituntaskan di sektor perkebunan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional serta peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, hingga pelaku usaha perkebunan dari hulu ke hilir.
Ida mengungkapkan, PDB sektor perkebunan tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 1,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya, atau masih jauh dari target pertumbuhan di RPJMN yang sebesar 5 persen pada tahun 2021-2024.
“Untuk itu Presiden memberikan arahan yang pada intinya menginginkan untuk mendorong peningkatan daya saing produk ekspor perkebunan dan pembangunan pertanian nasional,” tuturnya.
Lebih lanjut Ida menyampaikan, pada DKT seri pertama yang dilangsungkan pada awal Februari lalu telah diidentifikasi berbagai masalah dari hulu ke hilir terkait peningkatan daya saing produk ekspor perkebunan pada komoditas perkebunan strategis nasional seperti kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, dan tembakau. Permasalahan tersebut, antara lain, produktivitas rendah dan tidak stabil, kualitas yang kurang dapat memenuhi standar pasar, perlunya alternatif sumber pembiayaan, kekurangan bahan baku dan bahan penolong, daya saing rendah terhadap produk kompetitor, hingga teknologi yang belum optimal.
“Penerapan teknologi industri dan cold-chain belum optimal, isu keamanan pangan karena penerapan GMP, HACCP, serta standar produksi dan end-product yang belum optimal terutama dihadapkan pada ketentuan negara tujuan ekspor,” imbuhnya.
Ida pun berharap para narasumber pada DKT seri ke-2 ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam serta rekomendasi kebijakan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing komoditas perkebunan unggulan.
“[DKT] ini ditujukan untuk penajaman dan penguatan identifikasi masalah-masalah perkebunan strategis selain sawit, pandangan terhadap strategi kebijakan existing peningkatan daya saing perkebunan strategis, serta usulan rekomendasi kebijakan,” ujarnya.
Ida juga berharap para peserta diskusi yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan lainnya dapat berperan aktif agar secara inklusif memperkaya dan menguatkan rekomendasi kebijakan yang akan disusun.
“Kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi aktif peserta DKT untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan sektor perkebunan dalam menjawab dan menuntaskan masalah-masalah sektor perkebunan yang beririsan dengan kebijakan lintas sektor, baik itu pertanian, perdagangan, perindustrian, keuangan negara, dan investasi, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tandas Ida.
Hadir sebagai narasumber diskusi ini yaitu Ketua Dewan Kakao Indonesia, Soetanto Abdoellah; Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Sahara; serta Dosen Pengajar Profesional di Universitas Terbuka, Erlambang Budi Darmanto.
Adapun peserta diskusi berasal dari perwakilan Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta Kementerian Keuangan.
Turut diundang dalam diskusi perwakilan sejumlah asosiasi dan pelaku usaha, antara lain, Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (SCAI), Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI), Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat Indonesia (APIKCI), Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI), Himpunan Industri Pengolah Kelapa Indonesia (HIPKI), Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI).
