Kalangan legislator di Kebon Sirih berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggenjot implementasi fasilitas tersebut.
Sehingga tingkat pencemaran lingkungan tak kunjung berlanjut hingga Jakarta menjadi kota berskala global.
Menurut Neneng, seharusnya sarana dan prasarana seperti septic tank komunal harus terpenuhi setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Air Limbah Domestik.
Tujuannya agar warga tidak lag melakukan aktivitas buang air besar sembarangan (BABS).
“Pinggiran Jakarta Utara rata-rata masyarakatnya masih belum punya septic tank. Mereka masih membuang ke kali, tanah, ataupun laut,” ujar Neneng di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/4).
Untuk itu, Neneng meminta Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman saling berkolaborasi.
Kolaborasi itu untuk mempercepat pembangunan septic tank komunal.
Khususnya di kawasan permukiman padat penduduk dan pinggiran DKI Jakarta yang masih terjadi BABS.
“Makanya Pemprov DKI Jakarta melalui dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan itu yang mempunyai programnya agar dipercepat lebih banyak dibuatkan septic tank,” tegas Neneng.
Lebih lanjut, sambung politisi Partai Demokrat itu, aktivitas BABS yang masih dilakukan sebagian warga dapat mencemari air sungai maupun tanah di lingkungan sekitar.
Praktik BABS bisa berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
“Memang untuk kesehatan juga tidak bagus. Kesehatan masyarakat bisa terganggu kalau masyarakat masih buang air besar sembarangan,” tutur Neneng.
Ia berharap, Pemprov DKI Jakarta segera memperbanyak pembuatan septick tank komunal secara menyeluruh di berbagai wilayah yang belum terjangkau.
Sehingga, masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas seperti aktivitas BASB.
“Saya mengharapkan buat kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta seperti septic tank dibuat dan diperbanyak lah,” kata dia.
“Khususnya di daerah-daerah pinggiran Jakarta,” pungkas Neneng. (apn/df)
