Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menempuh perjalanan dengan sepeda motor untuk menjangkau Kampung Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat (21/08/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana juga menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki tantangan keterbatasan akses.
Di Kampung Waso, Wapres melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak. Kehadiran Wapres merupakan wujud kehadiran negara bagi masyarakat dimanapun berada, karena menjamin keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak menjadi prioritas.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan warga untuk menanyakan kondisi serta berbagai kebutuhan yang masih diperlukan dalam masa penanganan pascabencana.
Aisyah salah satunya, Wapres mendengar aspirasi langsung darinya demi memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dapat segera ditindaklanjuti.
“Sudah didata?” tanya Wapres soal penanganan kondisi rumahnya.
“Sudah,” jawab Aisyah.
“Tinggal di posko dulu sementara, ya, Bu. Nanti rumahnya kita perbaiki” pinta Wapres.
Selain mendengar langsung kondisi warga, Wapres memberikan arahan kepada jajaran terkait untuk mempercepat pemulihan berbagai layanan dasar yang terdampak. Wapres meminta agar rumah sakit darurat segera disiapkan, serta mendorong percepatan perbaikan irigasi, rumah ibadah, dan fasilitas pendidikan.
“Rumah Sakit Darurat itu penting, tadi ada lagi perbaikan irigasi, rumah ibadah, sekolah juga, dan itu harus dibangun dari nol,” ungkap Wapres.
Sebagai informasi, Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak berat akibat rangkaian guncangan bencana. Tercatat sebanyak 24 orang meninggal dunia dan 19.803 jiwa mengungsi ke sejumlah posko darurat. Selain itu, sebanyak 9.647 unit rumah warga mengalami kerusakan parah, sementara 1.034 fasilitas umum dan pemerintah turut terdampak, termasuk fasilitas pendidikan dan rumah ibadah.
Peninjauan ini sekaligus menjadi upaya Wapres memastikan kebijakan dan langkah pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dengan melihat kondisi secara langsung dan mendengar aspirasi warga, pemerintah dapat memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran serta kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas.
