Program pembangunan infrastruktur madrasah dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan terus bergulir pada 2025. Kementerian Agama tengah menyiapkan anggaran ratusan miliar untuk terus emningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan di madrasah.
“Anggaran SBSN tahun 2025 sebesar Rp.848.599.000.000. Kami masih menunggu daftar dan calon penerima manfaat program ini yang akan dirilis oleh Bappenas dan DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko),” ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Sidik Sisdiyanto di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Hal ini disampaikan Sidik Sisdiyanto saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Madrasah melalui SBSN dan Evaluasi Pelaksanaan SBSN. Giat ini berlangsung tiga hari, 25 – 27 September 2024. Hadir, para Kepala Sub Tim Sarana Prasarana Pendidikan Madrasah se-Indonesia, operator PPK, dan penerima manfaat SBSN untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.
Sidik Sisdiyanto mengapresiasi kemajuan pembangunan gedung-gedung madrasah penerima SBSN 2024. Menurutnya, progres pembangunan sangat positif dengan target realisasi anggaran tercapai pada September 2024. Dia minta agar semua laporan pembangunan infrastruktur madrasah berbasis SBSN selesai sebelum akhir Oktober 2024.
Sidik Sisdiyanto optimisme SBSN 2025 akan bertambah. Saat ini, pemerintah merencanakan anggaran hingga Rp3 triliun untuk pembangunan infrastruktur madrasah, namun masih dalam proses pendataan. “Upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki data tersebut agar pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan lancar,” tambahnya.
Sidik Sisdiyanto juga menyoroti program quick wins yang segera dilaksanakan Kementerian PUPR dan Bappenas. Program ini mensyaratkan bahwa madrasah yang akan menerima manfaat SBSN pada TA 2025 belum pernah mendapatkan alokasi pembangunan gedung SBSN pada tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana pada Direktorat KSKK Madrasah Arif Rahman, menambahkan, rapat koordinasi bertujuan mengevaluasi pelaksanaan proyek SBSN pada triwulan ketiga 2024 serta mempersiapkan SBSN 2025. Ia menyatakan bahwa Kementerian Agama masih menunggu penetapan dari DJPPR terkait madrasah penerima manfaat SBSN 2025.
“Penting bagi setiap pihak untuk menjaga ketertiban administrasi, terutama dalam pelaporan keuangan, guna menghindari potensi temuan atau masalah di masa mendatang,” ujar Arif.
Arif juga menambahkan bahwa Bappenas telah meminta long-list madrasah calon penerima SBSN untuk TA 2026. “Semoga kepercayaan yang diberikan dapat dijaga bersama-sama,” tutupnya.
