Kementerian Agama (Kemenag) menerima kunjungan Mufti Besar Kroasia, Aziz EF. Hasanović di Gedung Kemenag, Jl. MH Thamrin, Jakarta, Senin (18/11/2024). Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin memperkenalkan peran Majelis Taklim, Penyuluh Agama Islam, dan Majelis Dai Kebangsaan dalam menjaga keberagaman di Indonesia.
Kamaruddin menyampaikan, Majelis Taklim, Penyuluh Agama Islam, dan Majelis Dai Kebangsaan memiliki peran penting dalam memberi solusi di bidang keagamaan. “Peran-peran kelompok yang dibina pemerintah ini sangat membantu dan mampu memberi solusi, terutama dalam bidang keagamaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Majelis Taklim di Indonesia memiliki lebih dari 100 ribu kelompok terdaftar, sementara jumlah yang belum terdaftar diperkirakan mencapai dua kali lipat. Aktivitas mereka didukung oleh 50 ribu Penyuluh Agama Islam yang bekerja sama dengan pemerintah.
Majelis Dai Kebangsaan, yang terdiri dari sekitar 12 ribu dai, juga berkontribusi dalam mempromosikan Islam moderat. Kamaruddin menyebut, para dai ini dilatih oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) agar memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
“Mereka bertugas mempromosikan Islam yang moderat sekaligus menjaga stabilitas negara,” terangnya.
Aziz EF. Hasanović mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam memelihara keberagaman melalui pendekatan Islam moderat. Ia menyebut Indonesia sebagai teladan dalam mengelola keberagaman di tengah populasi besar dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam.
“Indonesia memiliki populasi besar, tetapi berhasil menjaga keberagaman. Kami berharap dapat belajar dari pengalaman ini,” ujarnya.
Aziz juga menjelaskan kondisi umat Muslim di Kroasia yang hanya 1,5 persen dari total populasi 4 juta jiwa. Meski minoritas, umat Muslim Kroasia aktif menjalin hubungan baik dengan pemerintah.
“Seperti di Indonesia, kami bekerja sama dengan pemerintah. Imam masjid di Kroasia bahkan menerima gaji dari pemerintah,” ungkapnya.
Kerja sama antara pemerintah dan lembaga keagamaan di Kroasia berjalan harmonis. Mufti terlibat dalam penyelesaian berbagai masalah sosial-keagamaan. Bahkan, pengadilan di Kroasia wajib meminta persetujuan Mufti dalam kasus tertentu. Umat Muslim di Kroasia juga mendapatkan hak libur pada Hari Idulfitri, dan khotbah hari raya disiarkan melalui televisi nasional.
Selain itu, pemerintah Kroasia tidak mendiskriminasi umat Muslim maupun agama lain. Dr. Aziz mengungkapkan, pada Hari Kemerdekaan Kroasia, sebanyak 670 orang masuk Islam secara sukarela. “Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan atau diskriminasi dalam memilih agama,” katanya.
Untuk itu, Ia berharap, hubungan erat antara Kroasia dan Indonesia dapat terus diperkuat melalui kerja sama di bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan. “Kunjungan kami untuk mempererat silaturahmi antara kedua negara,” tandasnya.
