Wartajakarta.id – Mulai Rabu (15/3) pemerintah Tiongkok menerbitkan lagi semua jenis visa untuk turis asing. Itu adalah kebijakan terbaru negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping tersebut untuk membuka diri pada dunia. Sebelumnya, Beijing menghentikan penerbitan visa kala pandemi Covid-19 melanda.
Tiongkok menerapkan lockdown nasional mulai 28 Maret 2020. Sejak saat itu, hanya orang-orang dengan izin khusus yang bisa keluar masuk. Misalnya, utusan kenegaraan atau urusan medis.
Kini, otoritas setempat tak hanya menerbitkan visa baru. Visa sebelum lockdown yang masih valid juga bisa dipakai untuk masuk Tiongkok. Kebijakan baru itu berlaku pula untuk perjalanan bebas visa bagi turis yang datang dengan kapal pesiar di Shanghai, negara-negara anggota ASEAN, dan masuk ke pusat manufaktur Guangdong untuk orang asing dari Hongkong dan Makau.
”Langkah ini akan memfasilitasi lebih jauh pertukaran personel asing dengan Tiongkok,” bunyi pengumuman yang diunggah di media sosial yang berafiliasi dengan Biro Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Pemberitahuan serupa ada di situs web misi diplomatik Tiongkok di luar negeri. Di antaranya, Kedutaan Besar Tiongkok di AS dan Prancis.
Kebijakan baru itu keluar setelah bulan lalu pemerintah Tiongkok menyatakan kemenangannya atas perlawanan terhadap Covid-19. Pulihnya sektor wisata diharapkan bakal mendongkrak perekonomian Tiongkok. Tahun lalu, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi terlambat dalam hampir 50 tahun terakhir.
Tiongkok juga mencabut imbauan terhadap penduduknya pada Januari lalu agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain itu, jumlah negara untuk kunjungan tur berkelompok bagi warga Tiongkok ditambah. Jika sebelumnya hanya disarankan untuk 20 negara, kini ada 60 negara yang masuk dalam daftar.
Berdasar data Organisasi Pariwisata Dunia PBB, kunjungan turis asing ke Tiongkok pada 2019 mencapai 65,7 juta orang. Begitu pandemi melanda, Beijing menutup pintu. Ketika negara-negara lain mulai membuka diri dan menerima turis asing di awal tahun lalu, Tiongkok masih menerapkan kebijakan nol penularan Covid-19. Kebijakan baru dilonggarkan saat terjadi demonstrasi besar-besaran untuk menolak kebijakan nol kasus di penjuru negeri.
Selama ini, aksi di Tiongkok adalah hal yang tidak biasa. Bahkan, demo yang terjadi sejak akhir November itu melebar menjadi tuntutan kebebasan berpolitik. Sebagian massa meminta agar Xi Jinping mengundurkan diri. Itu menjadi aksi terbesar menentang pemerintahan komunis Tiongkok sejak aksi di Tiananmen Square pada 1989.
Akhirnya, awal Desember tahun lalu, pemerintah Tiongkok mengakhiri tes Covid-19 massal, lockdown, dan karantina. Pencabutan kebijakan nol kasus sempat membuat angka penularan virus korona itu melonjak tajam, sebelum akhirnya terkendali setelah Imlek.
Menurut Li Qiang, perdana menteri baru, Tiongkok membutuhkan waktu kurang dari dua bulan untuk mencapai transisi yang lancar dalam merespons Covid-19. Dia menilai strategi dan tindakan pemerintah Tiongkok itu sudah benar.
(jp)
