Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi akan mematikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 memenuhi skala prioritas.
Penanganan banjir, kemacetan dan ketahanan pangan
Pras mengatakan, prioritas tersebut di antaranya yakni, penanganan banjir, kemacetan dan terkait ketahanan pangan.
“Pembangunan Rusunawa juga penting, kita arahkan ke situ. Maksimalkan aset lahan yang ada untuk dibangun,” ujarnya, usai memimpin Rapat Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11) malam.
Dishub Pastikan Proyek LRT Tidak Terkendala Regulasi
Menurutnya, pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga didasarkan pada skala prioritas.
“Termasuk Jakpro diberikan karena ada proyek strategis nasional yang harus dikerjakan,” terangnya.
Ia menambahkan, pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) juga sangat penting untuk segera direalisasikan.
“lTF itu kita perlu karena sampah di TPST Bantar Gebang sudah menumpuk. Kita perlu teknologi untuk menangani sampah,” tandasnya.
