Kolegium Kebidanan, bersama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), resmi meluncurkan ‘Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kebidanan Indonesia’ yang menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan kebidanan dan memperkuat peran bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi di Indonesia. Peluncuran ini berlangsung di Jakarta, Kamis (19/6), dengan dukungan dari mitra internasional seperti UNFPA dan Kedutaan Besar Kanada.
Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, drg. Arianti Anaya, MKM, menyampaikan bahwa pendidikan kebidanan yang kuat adalah kunci untuk mencetak bidan yang tidak hanya cakap secara klinis, tetapi juga mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dalam sistem layanan kesehatan.
“Bidan harus menjadi ujung tombak dalam transformasi layanan primer, terutama dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang masih tinggi di Indonesia,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kurikulum ini bukan hanya soal dokumen formal, tapi tentang menciptakan kerangka pendidikan yang relevan, fleksibel, dan terus berkembang sesuai kemajuan zaman.
“Kurikulum bukan dokumen yang kaku. Harus terus direvisi, diperbaiki, dan dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, kebutuhan pelayanan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan dan teknologi,” jelas drg. Arianti.
Menurutnya, KKI sebagai badan regulator memiliki mandat untuk memastikan mutu seluruh tenaga kesehatan, termasuk bidan. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, KKI bekerja erat dengan kolegium dari setiap disiplin ilmu. Dalam konteks ini, Kolegium Kebidanan menjadi motor utama penyusunan kurikulum berbasis standar global yang kini diluncurkan.
“Kami berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut, karena effort untuk memperbaiki sistem sangat besar,” kata drg. Arianti.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, yang turut hadir dalam peluncuran, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menekankan bahwa perbaikan sistem pendidikan kebidanan adalah bagian dari strategi besar untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.
“Kalau kita mau memperbaiki agar profesi bidan lebih bagus dan wewenangnya lebih banyak, maka semua sistem harus berbasis data dan sistem yang solid,” tegas Menkes Budi.
Menkes menyoroti empat fokus utama dalam memperkuat peran bidan, yang harus didukung oleh kurikulum pendidikan yang baik, yakni:
1. Tertib Entri Data
Bidan perlu mendokumentasikan setiap proses persalinan lewat sistem Satu Sehat. Data yang tertib membantu menemukan akar masalah dan melindungi profesi bidan dari stigma yang tidak adil.
2. Peningkatan Kompetensi
Kurikulum harus mengikuti standar internasional supaya lulusan kebidanan siap menghadapi kondisi dunia nyata yang kompleks.
3. Rujukan yang Cepat dan Tepat
Bidan harus bisa mengklasifikasikan risiko dan segera merujuk pasien dengan risiko tinggi ke fasilitas kesehatan yang memadai.
4. Perluasan Peran Bidan
Bidan tak hanya hadir saat persalinan. Mereka juga berperan sejak masa pra-kehamilan, mendampingi bayi, dan memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal.
“Bidan jangan hanya membantu melahirkan saja, tapi juga mengingatkan calon ibu sebelum kehamilan, mendampingi bayi setelah lahir, dan memastikan pertumbuhan anak berjalan optimal,” ujar Menkes.
Dengan diluncurkannya kurikulum ini, Kolegium Kebidanan berharap bisa memperkuat pendidikan profesi bidan di Indonesia secara menyeluruh—bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga nilai-nilai etika, komunikasi, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman.
Kegiatan diseminasi kurikulum ini juga diharapkan menjadi forum terbuka untuk menyerap masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, tenaga kesehatan, hingga organisasi profesi, agar kurikulum terus berkembang dan berdampak nyata di lapangan.
“Saya harap forum hari ini bisa menghasilkan kurikulum yang kuat dan benar-benar berdampak bagi sistem layanan kesehatan kita,” tutup drg. Arianti.
