Wartajakarta.id – Undang-undang pariwisata terbaru di Arab Saudi memungkinkan warga untuk menyewakan rumah kepada wisatawan. Kementerian Pariwisata Arab Saudi telah menyetujui peraturan baru yang akan memungkinkan warga untuk menyewakan rumah mereka seperti konsep homestay.
Peraturan baru tersebut dapat membuka jalan bagi fasilitas akomodasi sewa seperti Airbnb, HomeAway, dan Vrbo di negara tersebut. Modifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya kementerian untuk meningkatkan jumlah pelancong.
“Aturan ini merupakan kelanjutan dari langkah-langkah yang telah kami kerjakan untuk mencapai tujuan dari strategi umum pengembangan pariwisata nasional,” kata Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed al-Khateeb.
Peraturan tersebut bertujuan untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang menarik investasi dengan mempertimbangkan kemudahan bisnis, inovasi dan keberlanjutan. Selain itu, juga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dan melindungi hak-hak wisatawan.
“Di bawah peraturan baru, warga negara Saudi akan diizinkan untuk mengajukan izin untuk menyewakan properti mereka dengan jumlah total izin yang dikeluarkan untuk satu orang per properti maksimal tiga unit,” menurut Kementerian.
Peraturan baru menetapkan bahwa fasilitas keramahtamahan turis mencakup apartemen, townhouse, vila, harus menjadi bagian dari properti yang telah ditetapkan untuk penggunaan perumahan atau pertanian. Pemilik juga harus memberikan akta kepemilikan elektronik atau kontrak sewa elektronik yang membuktikan hak kepemilikan atau penggunaan properti yang berkaitan dengan izin tersebut. Pemilik harus menyerahkan semua dokumen resmi yang relevan terkait dengan properti dengan aplikasi mereka.
Jaminan Keamanan Turis
Kementerian juga mencantumkan beberapa undang-undang untuk memastikan bahwa hak-hak turis dilindungi saat menginap di properti sewaan. Pemilik harus memastikan bahwa gambar properti yang ditampilkan secara online adalah representasi yang akurat. Daftar harga untuk semua layanan di properti harus dipajang dengan jelas di tempat tinggal dalam bahasa Arab dan Inggris, termasuk biaya wajib dan pajak.
Pemilik properti tidak akan diizinkan memasuki properti yang ditempati oleh turis tanpa izin terlebih dahulu, terlepas dari apakah turis tersebut berada di tempat tinggal atau tidak. Satu-satunya pengecualian untuk klausul ini adalah jika pemilik didampingi oleh otoritas terkait dalam situasi darurat.
Menurut peraturan, seorang turis tidak dapat dipaksa untuk mengosongkan unit hunian setelah check-in kecuali jika ada pihak yang berwenang. Sebelum diizinkan masuk ke properti, turis harus memberikan kartu identitas yang masih berlaku untuk membuktikan identitasnya.
(jp)
