Pengadaan itu tidak sekadar untuk memeriahkan perayaan lima abad Kota Jakarta. Namun, memperkuat pelestarian Budaya Betawi.
Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, usulan itu menjadi salah satu rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam pembahasan Rancangan APBD 2027.
“Komisi E meminta pengadaan 252 pasang atau 500 unit Ondel-ondel dengan pagu anggaran Rp4,95 miliar,” ujar Subki, beberapa waktu lalu.
Tentunya dengan melibatkan Komunitas Ondel-ondel DKI Jakarta (KOODJA). Namun, Komisi E memberikan penekanan khusus terhadap pemanfaatan Ondel-ondel setelah rangkaian acara selesai.
Seluruh Ondel-ondel yang telah dibeli harus didistribusikan ke gedung milik Pemprov DKI Jakarta dan sekolah-sekolah yang belum memiliki ikon Budaya Betawi.
Dengan demikian, pengadaan dengan anggaran miliaran rupiah tidak berakhir sia-sia. Dengan kata lain, tidak menjadi aset yang terbengkalai.
“Pascaacara, Ondel-ondel wajib didistribusikan ke gedung Pemprov DKI dan sekolah yang belum memiliki ikon Betawi. Jangan sampai terbengkalai atau beralih fungsi menjadi sarana mengamen,” tegas Subki.
Selain pengadaan Ondel-ondel, Komisi E turut menyoroti anggaran kegiatan seni dan festival untuk perayaan lima abad Jakarta yang mencapai Rp62 miliar.
Komisi E meminta anggaran tersebut tidak hanya habis untuk penyelenggaraan acara besar yang berlangsung sesaat.
Sebaliknya, minimal 60 persen harus dialokasikan untuk honorarium sanggar seni lokal, seniman tradisional, dan perajin Betawi.
Sejumlah kegiatan yang masuk dalam anggaran tersebut antara lain Jakarta Penuh Warna, Sarendondong, Jakarta Culture Carnival, dan festival film.
Komisi E juga mendorong Dinas Kebudayaan menghadirkan pertunjukan seni secara rutin di kawasan Kota Tua.
Pertunjukan dapat digelar setiap hari atau setiap pekan dengan konsep pertunjukan budaya berkelanjutan seperti Saung Angklung Udjo dan Tari Kecak.
Untuk merealisasikan program tersebut, kebutuhan anggaran bagi tenaga pelaksana dan produksi diperkirakan mencapai Rp7,7 miliar hingga Rp10 miliar per tahun.
Tak hanya itu, Komisi E meminta Pemprov DKI berkoordinasi dengan Badan Danantara, PT PPI, dan Kementerian Kebudayaan untuk mengamankan sejumlah gedung strategis di kawasan Kota Tua.
Gedung-gedung tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama dengan perusahaan dan sponsor.
Melainkan dikembangkan sebagai ruang pertunjukan seni, pusat penjualan suvenir, stan UMKM, hingga lokasi pertunjukan berbayar.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Komisi E berharap anggaran kebudayaan dalam momentum 500 tahun Jakarta tidak berhenti pada kemeriahan seremoni.
Lebih dari itu, program tersebut harus memberikan manfaat berkelanjutan bagi pelaku seni, perajin, UMKM, serta pelestarian identitas budaya Betawi.
Selain itu, Komisi E meminta Dinas Kebudayaan mempersiapkan Jakarta sebagai tuan rumah WCCF pada 24-28 Oktober 2027.
Acara tersebut akan dihadiri 200 delegasi dari 65 kota budaya dunia. Komisi E meminta sanggar seni lokal, pihak swasta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta komunitas budaya terlibat dalam kegiatan tersebut.
Untuk diketahui, anggaran Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam Rancangan APBD 2027 awalnya sebesar Rp439,57 miliar.
Lewat pembahasan anggaran bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, anggaran bertambah sebesar Rp10,28 miliar dan pengurangan Rp30,81 miliar.
Dengan demikian, anggaran Dinas Kebudayaan menjadi Rp419,04 miliar atau berkurang sekitar Rp20,52 miliar dari rancangan awal. (red)



