Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty menyesalkan kejadian tersebut. Kerusakan pada bangunan fasilitas publik yang relatif baru dibangun itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Menurut Inad, insiden tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi, standar pengerjaan, serta pengawasan proyek.
Terlebih, pembangunan gedung pemerintahan menggunakan uang rakyat. Seharusnya memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat.
“Ini menyangkut kualitas pembangunan dan tanggung jawab atas penggunaan uang rakyat,” ujar Inad, beberapa waktu lalu.
Karena itu, ia meminta kontraktor pelaksana dan dinas terkait tidak lepas tangan. Keduanya harus menjelaskan secara terbuka mengenai penyebab kerusakan. Termasuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
“Proyek pemerintah belum genap setahun, tetapi sudah menunjukkan kerusakan,” tegas politisi PKS itu.
Inad menilai, kerusakan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh.
Pemerintah Kota Jakarta Barat diminta tidak hanya memperbaiki bagian atap yang terlepas. Namun memeriksa kemungkinan terdapat kelemahan konstruksi pada bagian bangunan lainnya.
Insiden tersebut, lanjut dia, harus menjadi momentum evaluasi pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan fasilitas publik.
“Jangan sampai anggaran sudah terserap, tetapi kualitas bangunannya justru bermasalah,” tandas dia.
Inad juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan tidak berhenti pada perbaikan sementara. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, pihak pelaksana maupun instansi terkait harus bertanggung jawab.
“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan di gedung pemerintahan yang aman dan nyaman,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kantor Kecamatan Kalideres menjadi sorotan warga dan aparatur sipil negara (ASN) setelah bagian plafon dan rangka atapnya dilaporkan berjatuhan saat angin kencang.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan mengenai ketahanan bangunan yang belum genap satu tahun sejak dibangun. (red)



