Informasi intelijen merupakan kunci untuk menentukan langkah preventif di tengah instabilitas global. Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan (hankam).
Arahan tersebut disampikan Presiden pada Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan Tahun 2023, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta, Rabu (18/01/2023).
“Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana,” ujarnya.
Kepala Negara menilai, Indonesia memiliki beberapa sumber informasi intelijen pertahanan dan keamanan. Informasi intelijen tersebut dapat bersumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta Kemhan untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah mitigasi atas kejadian yang sudah diketahui sebelumnya.
“‘Pak ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini’. Jangan sudah kejadian saya baru diberitahu, sekali lagi informasi intelijen menjadi sangat vital,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. (sk)
