Wartajakarta.id – Tiongkok mengatakan telah menyiapkan tindakan balasan terhadap beberapa negara yang melakukan pembatasan dan penolakan terhadap pelaku perjalanan dari Tiongkok.
“Menanggapi tindakan yang tidak masuk akal oleh negara lain, Tiongkok akan mengambil tindakan yang sepadan berdasarkan prinsip timbal balik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) Mao Ning di Beijing, Jumat (6/1).
Mao Ning menyebut respons Covid-19 yang diambil oleh negaranya dengan mencabut berbagai pembatasan telah didasarkan pada hasil studi secara ilmiah.
Mulai 8 Januari 2023 seluruh pelaku perjalanan internasional yang tiba di Tiongkok sudah dibebaskan dari kewajiban karantina. Tiongkok hanya mewajibkan hasil negatif tes PCR yang dilakukan maksimal 48 jam sebelum keberangkatan. Mulai Minggu (8/1) warga Tiongkok juga akan diizinkan untuk bepergian ke luar negeri.
Beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia telah mengenakan pembatasan terhadap pelaku perjalanan dari Tiongkok dengan menunjukkan hasil negatif tes PCR yang dilakukan maksimal 48 jam sebelum keberangkatan.
Menurut Mao, beberapa negara anggota Uni Eropa (EU) telah bertemu dan membicarakan situasi Covid-19 di Tiongkok.
“Baru-baru ini negara-negara anggota EU menyatakan bahwa mereka menyambut para turis dari Tiongkok dan mereka tidak akan mengenakan tindakan pembatasan apa pun,” katanya dalam pengarahan pers rutin itu.
Lembaga-lembaga profesional termasuk Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (ECDC) menyatakan bahwa tindakan pembatasan yang menargetkan wisatawan Tiongkok tidak dapat dibenarkan kata Mao.
Mao menambahkan bahwa seharusnya EU mendengarkan lebih banyak pendapat yang rasional dan melihat respons Covid-19 Tiongkok secara adil dan objektif.
“Tiongkok tidak segan-segan membagikan informasi dan data yang relevan terkait pengurutan virus pada kasus terkini Covid,” katanya.
Mao mengatakan pihaknya juga memberikan referensi penting pada Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID) dan lembaga riset kesehatan internasional lainnya.
(jp)
