Wartajakarta.id – Pertanyaan besar terkait regulasi baru di Utah, Amerika Serikat (AS), yang bakal melarang anak-anak main media sosial (medsos) tanpa seizin orang tua (ortu): bagaimana cara menerapkannya?
Sebab, mengutip CBS News, sebelumnya sudah ada Children’s Online Privacy Protection Act. Regulasi pemerintah federal AS tersebut melarang perusahaan apa saja mengumpulkan data anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun tanpa sepengetahuan.
Berdasar aturan itu pula, anak-anak di bawah usia 13 tahun dilarang melakukan registrasi medsos. Tapi, fakta di lapangan, anak-anak di usia tersebut dengan gampang mengakalinya.
Pada Kamis (23/3), Gubernur Utah Spencer Cox meneken legislasi yang melarang mereka yang di bawah usia 18 tahun menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, atau Facebook tanpa seizin orang tua. Legislasi tersebut bakal diterapkan pada Maret 2024. Itu menjadikan Utah negara bagian pertama di negeri adidaya tersebut yang menerapkan aturan itu.
Cox, seperti dikutip dari New York Times, juga meneken peraturan yang melarang perusahaan medsos mengembangkan teknik yang bisa membuat anak-anak kecanduan. Perusahaan medsos, berdasar dua legislasi itu, mengeblok anak-anak di bawah usia 18 tahun menggunakan platform mereka antara pukul 22.30 sampai 06.30 waktu setempat kecuali orang tua memodifikasi setting-an.
Selain itu, perusahaan medsos juga dilarang memasang iklan dengan sasaran anak-anak. Atau mengumpulkan informasi tentang para buyung dan upik atau mengunggah konten yang menarget mereka.
”Kami tak akan biarkan lagi perusahaan media sosial mencederai kesehatan mental anak-anak kami,” kata Cox dalam cuitannya di Twitter, seperti dikutip The Guardian.
Michael McKell, senator yang mewakili negara bagian yang dikenal religius itu, termasuk yang sangat mendukung peraturan tersebut. Dia mengutip data dari Pusat Pencegahan dan Kontrol Penyakit yang menyebut efek negatif medsos kepada anak-anak.
”Tiga puluh persen anak-anak kita yang duduk di antara kelas IX sampai XII pernah mempertimbangkan dengan serius untuk bunuh diri,” katanya, seperti dikutip dari AFP.
Legislasi dari Utah itu menambah sorotan kepada perusahaan medsos untuk memverifikasi pengguna mereka. Pada hari yang sama di Washington DC, CEO TikTok Shou Zi Chew juga harus memberikan penjelasan di depan Kongres AS.
Ketua Komite Energi dan Perdagangan DPR Cathy McMorris Rodgers bahkan tegas meminta agar TikTok yang baru saja mencatat 150 juta pengguna di AS dilarang. TikTok kian mendapatkan sorotan setelah belakangan terungkap bahwa aplikasi mereka di Tiongkok, Douyin, materinya jauh berbeda dengan yang berada di negara lain. Douyin justru mengajarkan hal-hal yang mendidik seperti materi tentang ilmu pengetahuan alam dan berbagai hal lainnya. Tidak ada aksi menari dan hal-hal sepele lain.
Dalam sambutan tertulisnya yang dipaparkan di hadapan Kongres, Shou Chew mengungkapkan bahwa induk perusahaan mereka, ByteDance, tidak bekerja untuk pemerintah Tiongkok. TikTok tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Warga Singapura itu berjanji menjaga keamanan remaja dan tetap bebas dari pengaruh pemerintah.
Bisa jadi langkah Utah itu akan ditiru sejumlah state atau negara bagian di AS yang dikontrol oleh Republikan. Para legislator di Connecticut dan Ohio, misalnya, tengah memperjuangkan aturan bermain medsos harus seizin orang tua untuk mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Arkansas dan Texas juga sedang menggodok aturan pembatasan penggunaan medsos untuk yang berusia di bawah 18 tahun. Texas bahkan berencana melarangnya sama sekali.
Langkah-langkah tersebut juga merupakan bentuk ketidaksabaran red states (negara-negara bagian yang dikuasai Republik) terhadap pembahasan persoalan tersebut di level federal. Republik dan Demokrat terus berdebat yang mengakibatkan pemerintah federal belum mengeluarkan legislasi terkait pembatasan medsos.
Di sisi lain, legislasi seperti di Utah itu juga dikritik sejumlah organisasi dan aktivis pembela hak-hak sipil. Peraturan tersebut, antara lain, dianggap bakal mempersulit akses kelompok marginal untuk mendapatkan dukungan dan informasi.
Nicole Saad Bembridge, associate director di NetChoice, kelompok advokasi teknologi, juga menyebut apa yang dilakukan Utah bisa menempatkan data pribadi warganya dalam bahaya. ”Sebab, mereka bakal segera mengumpulkan informasi sensitif tentang remaja dan keluarga, tidak hanya untuk memverifikasi usia, tapi juga hubungan dengan orang tua, seperti kartu identitas serta akta kelahiran,” katanya.
Cox menyebut pihaknya sudah bersiap kalau dua legislasi tadi bakal digugat di pengadilan. Dia bersiteguh bahwa kedua legislasi yang dia teken didasarkan pada kajian mendalam. Salah satu hasil kajian itu, lanjut dia, memperlihatkan bahwa waktu yang digunakan untuk bermedsos menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan mental anak-anak.
(jp)
