Wartajakarta.id – Situasi di Israel masih bergolak. Ribuan warga kembali turun ke jalan. Mereka terus menyuarakan penolakan RUU tentang reformasi hukum. Suara itu tak hanya menggema di peserta demonstrasi, tapi juga nyaring disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant.
Gallant menjadi menteri pertama di pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang menentang pembahasan aturan hukum kontroversial itu.
’’Setiap manifestasi penolakan yang menggerogoti kekuatan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan merusak sistem keamanan harus segera dihentikan,’’ ungkap Gallant dalam pidatonya, seperti dilansir CNN.
Pernyataan Gallant itu bukan tanpa pertimbangan. Sebab, pasukan IDF menolak berlatih sebagai protes atas rencana perombakan sistem hukum di Israel. Yang menarik, Gallant merupakan anggota Partai Likud yang digawangi Netanyahu. Pidatonya disampaikan saat Netanyahu melakukan lawatan ke Inggris. Dia menyebutkan, permintaannya itu semata-mata demi keamanan Israel.
Beberapa bulan terakhir, ribuan penduduk Israel turun ke jalan untuk menentang RUU reformasi hukum. Aksi massa terjadi di berbagai kota. Berdasar draf perubahan yang diusung Netanyahu, pemerintah akan memiliki kendali atas penunjukan hakim. Selain itu, parlemen bakal mendapat kekuasaan untuk mengesampingkan putusan Mahkamah Agung (MA).
Pemerintah Israel berdalih, perubahan itu penting untuk mengendalikan MA yang dianggap picik, elitis, dan tak lagi mewakili rakyat. Di sisi lain, para demonstran menyebut rencana itu bisa menjadi ancaman fondasi demokrasi di Israel.
Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan nasional sayap kanan, pun berang dengan sikap Gallant. Dia meminta Netanyahu segera memecat Gallant setelah pidatonya menyebar luas dan jadi sorotan. Ben-Gvir menilai Gallant telah menyerah pada tekanan dan ancaman massa, serta menggunakan IDF sebagai bargaining.
(jp)
