Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, memberikan rasa aman bagi masyarakat merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah.
Hal ini juga dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang ditetapkan 25 April 2024.
Heru mengatakan, kasus kebakaran yang terjadi sejak Januari-Agustus 2024 didominasi akibat korsleting listrik.
Hal ini berdasarkan data yang dihimpun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta.
“Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mencatat, sepanjang Januari-Agustus 2024 terdapat 61,12 persen kejadian kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik,” ujar Heru dalam video yang ditayangkan saat diskusi Balkoters, Rabu (18/9/2024).
Dalam diskusi bertajuk ‘Tingkatkan Keamanan Listrik, Cegah Kebakaran di Jakarta’ yang digelar di Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hadir sejumlah narasumber.
Di antaranya Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan, Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Mujiyono, dan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Provinsi DKI Jakarta Tirtamarta.
Sebagai langkah antisipasi, lanjut Heru, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan aksi. Sebagai contoh sosialisasi kebakaran kepada warga di seluruh wilayah Jakarta.
Heru mengimbau masyarakat agar semakin waspada terhadap potensi kebakaran, terutama karena korsleting listrik.
Kepala Sekretariat Presiden RI itu juga meminta masyarakat untuk bijaksana dalam memakai listrik dan memastikan penggunaan peralatan listrik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Kemudian rutin melakukan pemeliharaan dan pembaruan instalasi listrik. Bersama kita tingkatkan perlindungan bagi warga dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta tertib dari risiko kejadian kebakaran guna mendukung terwujudnya Jakarta Kota Global yang layak huni dan berkelanjutan,” tambah Heru.
Relawan Kebakaran
Terkait upaya mencegah kebakaran, DPRD DKI Jakarta juga menaruh perhatian yang besar. Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang diketuai Mujiyono telah memberikan warisan atau legacy berupa relawan pemadam kebakaran.
Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Mujiyono mengaku, telah membentuk relawan pemmadam kebakaran saat menjabat sebagai ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu.
Tim tersebut dibentuk setelah Mujiyono menggandeng lembaga pendidikan negeri dalam menanggulangi insiden kebakaran di permukiman padat penduduk.
Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Mujiyono. (dok.DDJP)
“Saya pernah buat kajian sendiri bersama teman-teman ITB (Institut Teknologi Bandung) kaitannya dengan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Pada akhirnya menjadi supporting document (berkas pendukung) untuk program relawan kebakaran,” kata Mujiyono.
Menurut dia, program yang diluncurkan dua tahun lalu ini menjadi salah satu warisan (legacy) dari Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk masyarakat. Di setiap RW terdapat 30 orang komponen masyarakat yang peduli dengan pencegahan kebakaran.
“Relawan ini diperlukan karena potensi kebakaran yang paling besar berada di wilayah permukiman padat penduduk. Kalau kita narasikan daerah kumuh itu, potensi kebakarannya sangat tinggi, penyebabnya terutama karena korsleting listrik kalau nggak salah hampir 60 persen,” ujar Ketua DPD Demokrat Jakarta ini.
Dia menambahkan, fakta di lapangan menemukan banyak warga di permukiman penduduk yang nekat mengambil listrik sembarangan. Bahkan mereka tidak memakai peralatan atau instalasi listrik sesuai SNI.
“Ini pada akhirnya sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran, dan relawan kebakaran ini dibentuk karena bagian dari antisipasi penanganan kebakaran di tingkatan RW,” imbuh Mujiyono.
CEGAH BENCANA
Diskusi bertajuk ‘Tingkatkan Keamanan Listrik, Cegah Kebakaran di Jakarta’ yang digelar Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. (DDJP/df)
Mujiyono mengatakan, Komisi A DPRD periode 2019-2024 kerap menyuarakan pentingnya penanganan kebakaran kepada Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan anggota dewan dalam setiap rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur soal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.
“Penanganan kebakaran di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya itu nggak sesederhana seperti penanganan di kota lain atau negara lain. Kita sama-sama tahu Jakarta yang kota global ini masih ada 90 RW yang berkategori kumuh dan miskin,” tutur Mujiyono.
Setelah kembali dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, Mujiyono akan kembali ditugaskan di Komisi A.
Lewat alat kelengkapan dewan (AKD) itu, Mujiyono berjanji akan memperjuangkan kelanjutan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, salah satu faktornya kondisi kelistrikan yang kurang memadai.
“Rencananya di tahun anggaran berikutnya, ada satu kegiatan yang melekat di dewan, yang kurang lebih cakupannya adalah fungsi pengawasan. Saat kami mengundang tokoh masyarakat kaitannya dengan sosialisasi misalkan Pergub atau Perda tentang penanganan bencana, kami akan mengedukasi mereka,” jelas Mujiyono.
Sementara itu, Ketua AKLI Provinsi DKI Jakarta Tirtamarta menjelaskan, pengaruh arus listrik yang mengalir dalam pengantar.
Ia mengatakan, panas dan bunga api atau percikan dapat menjadi sumber kebakaran dan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor.
Secara rinci, pertama karena penyambungan yang tidak benar. Kedua, kualitas bahan dan peralatan instalasi yang kurang baik.
Ketiga, perencanaan atau pemasangan instalasi yang kurang sempurna yang disebabkan oleh terlalu cepat ingin selesai dan keempat kemampuan yang kurang memadai atau lalai.
“Kelima, kecerobohan pemakai listrik dalam hal pembesaran sekring, pemasangan steker yang menumpuk atau penyadapan dan penambahan saluran instalasi. Keenam karena kurangnya pemeliharaan,” kata dia.
Tirta menganjurkan agar masyarakat memakai alat proteksi tambahan di setiap instalasi pelanggan yang dipasang pada papan hubung listrik.
Alat tambahan yang dimaksud berupa pemutus sirkuit arus sisa dengan perlindungan arus berlebih atau RCBO (residual current circuit breaker with over).
“RCBO adalah sebuah alat hasil penggabungan dari MCB dan ELCB yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi kebocoroan arus, hubung singkat dan beban berlebih,” tutur dia.
Tirta juga menjelaskan, korsleting listrik bisa disebabkan karena berbagai macam, mulai dari kulit kabel yang sedikit terkelupas sehingga mengakibatkan kabel fasa dan netral saling terhubung.
Kemudian peralatan elektronik yang rusak sehingga membuat korsleting listrik. “Ketika terjadi korsleting listrik, RCBO akan langsung memutus aliran listrik sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran rumah,” tukas dia. (DDJP/df)
