Wartajakarta.id – ’’Afghanistan kembali ke era 1990-an.’’ Pernyataan itu ditulis oleh Waslat Hasrat-Nazimi, kepala layanan Afghanistan di DW News. Jurnalis berdarah Belanda-Afghanistan tersebut memantau situasi negara yang dipimpin Taliban itu sejak pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat hengkang.
Taliban sempat memimpin Afghanistan pada 1996–2001. Kala itu mereka memimpin dengan pembatasan ketat. Terutama untuk perempuan.
Saat mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus 2021, Taliban berjanji akan memberikan hak-hak perempuan seperti pendidikan, modernisasi, dan menjamin kebebasan pers. Namun, itu hanya isapan jempol belaka.
Menurut jajak pendapat yang diterbitkan Gallup baru-baru ini, 97 persen pria dan 98 persen wanita menyamakan hidup mereka di Afghanistan dengan penderitaan. Tingkat bunuh diri di kalangan wanita melonjak.
Kebebasan perempuan di Afghanistan terampas. Mulai dari dilarang menempuh pendidikan menengah, membatasi kuliah, larangan masuk ke taman dan tempat-tempat publik, serta harus memakai pakaian tertutup.
Eksekusi publik, rajam, cambuk, dan amputasi anggota badan juga kembali diterapkan. ’’Saya memperkirakan 80 orang telah dicambuk sejak kami mengambil alih Afghanistan,’’ ujar Kepala Hubungan Pers di Mahkamah Agung Afghanistan Abdul Rahim Rashid, seperti dikutip Al Jazeera kemarin (11/12).
Di sisi lain, Kepala Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid tak menampik hukuman itu. Dia mengatakan, pihak yang mengkritik kebijakan Taliban dianggap tidak menghormati keyakinan, hukum, dan masalah internal umat Islam di negara tersebut.
’’Masing-masing penjahat ini mengakui kejahatan mereka di depan pengadilan tanpa paksaan dan puas dengan hukumannya,’’ ucapnya, seperti dikutip Agence France-Presse.
Taliban meningkatkan hukuman publik sejak Pemimpin Tertinggi Hibatullah Akhundzada memerintahkan hakim untuk menegakkan hukum Islam sepenuhnya. Eksekusi publik pertama Afghanistan kembali dilakukan pada Rabu (7/12).
Berita penerapan hukum qisas itu menuai kecaman dari berbagai pihak. Mulai PBB hingga pejabat berbagai negara. ’’Ini menunjukkan bahwa Taliban ingin kembali ke praktik regresif dan kasar mereka pada 1990-an,’’ terang Jubir Departemen Luar Negeri AS Ned Price.
(jp)
