Wartajakarta.id – Perhelatan G20 di Bali telah selesai pada Rabu (16/11). Dalam persoalan konflik Rusia dan Ukraina, pertemuan itu menyisakan sedikit pertentangan dari Tiongkok. Tiongkok tak setuju jika invasi Rusia ke Ukraina disebut sebagai perang.
Tiongkok menentang penggunaan kata ‘perang’ saat menggambarkan invasi Rusia ke Ukraina. Rusia dan Tiongkok mendorong keras untuk menggantinya dengan istilah lain.
Beberapa negara memiliki pandangan yang berbeda tentang konflik dan dampak globalnya. Menurut Tiongkok beberapa negara berkembang berfungsi sebagai jembatan antara anggota Kelompok Tujuh ekonomi maju dan aliansi Rusia-Tiongkok. Oposisi Tiongkok menentang kata ‘perang’.
Dalam pembicaraan, delegasi Tiongkok berpendapat bahwa G20 bukanlah forum yang tepat untuk membahas masalah keamanan. Tetapi, negara-negara Barat dan sekutunya membantah bahwa perang berdampak pada ekonomi dunia, terutama pada energi.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok belum menanggapi pertanyaan tentang sikap Tiongkok. Tiongkok selama G20 juga telah berusaha untuk meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutu atas perang di Ukraina.
Tiongkok adalah salah satu dari 14 negara yang memberikan suara menentang resolusi PBB yang menyerukan Rusia untuk membayar dampak perang ke Ukraina. Tetapi pembacaan tentang pertemuan tiga jam Xi dengan Presiden Joe Biden pada hari yang sama tidak membuat keberatan serupa terhadap isu nuklir.
Dalam pertemuan dengan mitranya dari Prancis pada Maret, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi untuk pertama kalinya menyebut konflik tersebut sebagai perang. Namun, Diplomat Tiongkok sebagian besar menghindari istilah itu.
Wang Yi kemudian mengatakan kepada media Tiongkok bahwa Xi Jinping telah menegaskan kembali posisi Tiongkok bahwa senjata nuklir tidak dapat digunakan dan perang nuklir tidak dapat dilakukan. “Tiongkok berhati-hati menggunakan kata perang karena bersimpati dengan posisi Rusia dan tidak suka melihat Amerika Serikat memperkuat aliansinya dalam menanggapi konflik tersebut,” kata Ren Xiao, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Fudan di Shanghai.
Ren menambahkan bahwa kepentingan diplomatik Rusia ke Tiongkok tidak memungkinkan untuk mengganggu hubungan ekonomi normal antara kedua negara. “Tiongkok tidak akan dengan sengaja mengasingkan Rusia untuk mendekati Amerika Serikat dan Eropa,” imbuh Ren.
(jp)
