Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin (31/10) kemarin, menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD 2023 di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.
Para wali kota agar jangan ragu membuat terobosan
Dalam rapat ini, pihak eksekutif menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi dalam tiga program prioritaskan KUA-PPAS APBD 2023.
Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 1,29 triliun yang terbagi untuk Jakarta Pusat Rp 219 miliar, Jakarta Utara Rp 247 miliar, Jakarta Barat Rp 236 miliar, Jakarta Selatan Rp 193 miliar, Jakarta Timur Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.
Kinerja Penjabat Gubernur Diapresiasi Dewan
Untuk program penanganan kemacetan dianggarkan sebesar Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 111 miliar, Utara Rp 130 miliar, Barat Rp 122 miliar, Selatan Rp 113 miliar, dan Jakarta Timur sebesar Rp 149 miliar.
Lalu untuk progam antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp 120 miliar, dengan rincian Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Utara Rp 17 miliar, Barat Rp 20 miliar, Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar dan Kepulauan Seribu sebesar Rp 19 miliar.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap, postur anggaran tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi perangkat daerah.
“Para wali kota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasaahan secara permanen,” katanya.
Asisten Perekonomian dan keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati mengungkapkan, pemprov akan menjaga kestabilan pangan dengan meningkatkan market share guna mengendalikan harga di pasar. Untuk ini, pihaknya menganggarkan subsidi pangan sebesar Rp 984 miliar.
Untuk menghadapi resesi ekonomi, lanjut Sri, pemprov akan mengadakan program pengembangan UMKM di lima wilayah kota dan kabupaten dengan berbagai pelatihan keterampilan serta membantu permodalan.
“Dalam program penanganan kemacetan, kami akan menambah Public Service Obligation (PSO) untuk meningkatkan kenyamanan dan subsidi untuk warga yang ingin memanfaatkan transportasi publik, serta mendorong Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan untuk peningkatan marka jalan,” paparnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atika Nurahmania menjelaskan, untuk penanggulangan banjir, kegiatan yang menjadi fokus yakni pembangunan pintu air atau bendung pengendali banjir.
Kemudian, penyediaan drainase perkotaan dan sarana penduduknya, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, operasi dan pemeliharaan pompa banjir, juga penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar.
“Dalam spesifikasi tiap wilayah, telah kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target pada penyelesaian tiga prioritas besar tersebut,” ungkapnya.
