Wartajakarta.id – Jalanan di Myanmar pada Rabu (1/2) tidak seperti biasanya. Begitu lengang. Hanya beberapa orang yang melintas.
Kendaraan juga sepi. Toko-toko tutup. Warga memang diminta berdiam diri di rumah. Mereka mengikuti seruan aktivis prodemokrasi. Yakni, mogok senyap untuk memperingati dua tahun kudeta militer di negara tersebut.
”Aksi ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masyarakat tidak menerima pemilu curang yang sedang direncanakan militer.” Demikian bunyi unggahan Facebook aktivis Myanmar Tayzar San seperti dikutip BBC.
Seharusnya, pemilu digelar tahun ini. Penduduk ingin kembali ke pemerintahan sipil. Namun, junta militer menyebut negara tengah menghadapi situasi tidak biasa. Penduduk pun menjadi ragu bahwa pemilu akan digelar. Di pihak lain, serangan udara terhadap orang-orang yang mencoba melawan juga semakin brutal.
Thinzar Shunlei Yi, aktivis lainnya, menegaskan, aksi tersebut juga merupakan bentuk penghormatan terhadap para pahlawan yang meninggal karena melawan junta militer. Aksi itu sekaligus menjadi pesan bahwa militer seharusnya tidak memimpin Myanmar. Perlawanan di daerah-daerah pinggiran pun terus berlangsung hingga saat ini.
Berdasar data kelompok Asosiasi Pendampingan untuk Tahanan Politik, lebih dari 2.900 orang sudah dibunuh militer untuk menekan kelompok yang menentang. Sejak kudeta, sekitar 1,5 juta jiwa telah mengungsi, 40 ribu rumah dibakar, 8 juta anak-anak tidak lagi sekolah, dan 15 juta jiwa kekurangan pangan akut.
Sementara itu, bersamaan dengan aksi tersebut, Inggris, AS, Kanada, dan Australia menjatuhkan sanksi terbaru pada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan militer Myanmar. Inggris, misalnya, menargetkan perusahaan yang menyuplai bahan bakar pesawat ke militer. Sebab, suplai bahan bakar tersebut membuat militer bisa menerbangkan pesawat untuk melakukan serangan udara.
”Sanksi ini bertujuan untuk mengurangi akses militer ke keuangan, bahan bakar, senjata, dan peralatan lainnya,” ujar James Cleverly, menteri luar negeri Inggris.
(jp)
