Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh tidak berharap Indonesia menjadi penengah atau mediator dalam konflik panjang Palestina dengan Israel. “Apa yang kami butuhkan dari Indonesia bukanlah menjadi mediator, dan Indonesia tidak akan menjadi mediator karena Indonesia berada di pihak Palestina,” kata Shtayyeh dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/10).
Dia menegaskan hal itu ketika ditanya mengenai pandangan sejumlah pihak yang berpendapat Indonesia perlu menormalisasi hubungan dengan Israel, jika ingin berbuat lebih banyak dalam mendukung perdamaian Israel-Palestina.
“Indonesia selalu berpihak pada perdamaian dan keadilan bagi Palestina dan bagi semua orang. Indonesia selalu mendukung hak-hak rakyat Palestina untuk memiliki negaranya sendiri dan agar Palestina diakui sebagai negara berdaulat sesuai (perjanjian) perbatasan 1967,” tutur Shtayyeh.
Dia juga menjelaskan bahwa masalah utama dalam konflik kedua negara tersebut bukan tentang mediasi, melainkan niat Israel yang tidak ingin mengakhiri pendudukan ilegal atas Palestina.
Itulah sebabnya, kata dia, mediasi yang dilakukan oleh banyak negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, dan beberapa negara Eropa, tidak membuahkan hasil hingga saat ini.
“Jadi setiap pengakuan (dari negara lain) kepada Israel saat ini adalah dorongan bagi Israel untuk membunuh lebih banyak warga Palestina dan dukungan untuk kebijakan permukiman ilegalnya,” kata Shtayyeh seraya mendorong negara-negara untuk tidak menormalisasi hubungan mereka dengan Israel.
Alih-alih memperbaiki hubungan dengan Israel, dia menyerukan komunitas internasional untuk segera menghukum Israel atas penindasannya terhadap rakyat Palestina. “Israel harus dihukum hari ini,” kata Shtayyeh.
(jp)
