Jumlah total harta kekayaan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rudy Heriyanto Adi Nugroho, mencapai Rp4.019.712.621 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode tahun 2024. Laporan ini disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 12 Maret 2025 dan telah berstatus verifikasi administratif lengkap.
Laporan tersebut memuat rincian aset yang dimiliki Rudy Heriyanto, baik berupa properti, kendaraan, surat berharga, hingga kas dan setara kas. Berdasarkan data yang dikutip dari situs resmi e-LHKPN KPK, berikut adalah rincian kekayaannya:
Aset Properti: Tanah dan Bangunan Rp3,21 Miliar
Rudy memiliki sejumlah aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, antara lain di Kota Bekasi, Temanggung, Kuningan, Bandung, Depok, Bogor, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Karanganyar. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya tercatat sebesar Rp3.214.830.000.
Properti terbesar yang dimiliki berupa tanah seluas 11.078 m² di Kabupaten Temanggung senilai Rp775.460.000, disusul oleh rumah dan tanah di Kota Bekasi dengan luas 200 m² bangunan dan 290 m² tanah senilai Rp800.000.000.
Kendaraan dan Mesin: Rp1,53 Miliar
Rudy juga memiliki sejumlah kendaraan bermotor senilai Rp1.532.000.000. Koleksi kendaraan pribadinya mencakup:
Toyota Alphard Minibus 2019 senilai Rp650 juta
Toyota FJ Cruiser 2012 senilai Rp400 juta
Suzuki Jimny 2019 senilai Rp250 juta
Toyota Land Cruiser 2012 senilai Rp200 juta
Vespa Piaggio Matic 2020 senilai Rp30 juta
Yamaha RX K 135cc 2004 senilai Rp2 juta
Harta Bergerak, Surat Berharga, dan Kas
Selain properti dan kendaraan, Rudy juga memiliki:
Harta bergerak lainnya senilai Rp425 juta
Surat berharga senilai Rp422 juta
Kas dan setara kas sebesar Rp1.806.466.242
Namun tidak tercatat adanya harta lainnya di luar kategori tersebut dalam laporan yang disampaikan.
Total Aset dan Kewajiban
Dengan total aset mencapai Rp7.400.296.242, Rudy Heriyanto juga tercatat memiliki utang sebesar Rp3.380.583.621. Maka, total kekayaan bersih yang dilaporkan mencapai Rp4.019.712.621.
Transparansi dan Kepatuhan
Pengumuman kekayaan ini merupakan bagian dari komitmen transparansi yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Laporan LHKPN ini diharapkan menjadi salah satu bentuk akuntabilitas publik bagi pejabat negara.
KPK menegaskan bahwa pengumuman ini bersifat administratif dan seluruh data berasal dari pengisian mandiri oleh penyelenggara negara melalui sistem elektronik e-LHKPN. Oleh karena itu, data tersebut belum tentu mencerminkan kondisi aktual yang sepenuhnya bebas dari indikasi tindak pidana. Apabila di kemudian hari ditemukan kekayaan yang belum dilaporkan, pejabat terkait wajib mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum.
Profil
Rudy Heriyanto lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), yang kemudian mengantarkannya masuk ke dunia kepolisian.
Rudy Heriyanto Adi Nugroho, perwira tinggi (Pati) Polri non Akpol yang berhasil tembus menjadi jenderal bintang 3.
Komjen Rudy Heriyanto bukanlah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).
Ia menjadi anggota polisi melalui Sekolah Perwira Polri atau saat ini disebut Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) lulus tahun 1993.
Rudy tercatat sebagai bagian dari angkatan 1993 Sekolah Polisi Negara, dan sejak awal berfokus di bidang reserse dan hukum.
Saat ini, Rudy diutus oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengemban tugas di luar struktur Polri.
Bekal akademis di bidang hukum memberinya landasan kokoh dalam mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang seimbang antara kepastian hukum dan keadilan sosial.
Di berbagai pos, Rudy menunjukkan konsistensi sebagai perwira yang mampu menyatukan aspek legal, sosial, dan manajerial dalam tugasnya.
Sumber data: LHKPN 2024
