Pesantren dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan. Namun, potensi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan kelembagaan yang inklusif, tata kelola responsif gender, serta ruang partisipasi yang memungkinkan perempuan menjadi pengambil keputusan, bukan sekadar penerima manfaat pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Seminar Nasional bertajuk “Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Santri untuk Perubahan Sosial” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Auditorium Prof. Bahtiar Effendy, Senin (9/11/2026).
Seminar ini membahas bagaimana nilai-nilai pesantren dapat menjadi landasan penguatan kemandirian perempuan, perluasan partisipasi di ruang publik, dan keterlibatan perempuan dalam perubahan sosial.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Jakarta Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D., Dekan FISIP Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., M.A., serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr. M. Zaki Mubarak, S.IP., M.Si., Ph.D. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Dr. (H.C.) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., hadir sebagai pembicara kunci.
Lima narasumber turut mengisi diskusi, yakni Dr. Hj. Anggia Ermarini, S.Pd., M.K.M., Dr. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A., Yuniyanti Chuzaifah, Wahidah Suaib, M.Si., dan Dr. Ida Rosyidah, M.A. Diskusi dipandu Wulansari Aliyatul S., M.I.Kom. Hadir pula Ketua Ikatan Alumni FISIP UIN Jakarta Adriansyah, M.A., sivitas akademika, dan peserta umum.
Dalam sambutannya, Prof. Ali Munhanif menekankan pentingnya perguruan tinggi membuka ruang diskusi mengenai keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab untuk mendorong kesetaraan gender sebagai bagian dari agenda perubahan sosial.
“Seminar ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk terus memperbincangkan perempuan di ruang publik, khususnya bagaimana perempuan menjadi arus besar dari komunitas santri untuk perubahan sosial,” ujar Ali.
Dekan FISIP UIN Jakarta Prof. Dzuriyatun Toyibah mengingatkan bahwa kemajuan posisi perempuan di ruang publik bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Perubahan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang menghadapi marginalisasi dan ketimpangan.
“Semua yang terjadi pada perempuan, dulu marginalisasinya sangat akut, sekarang mungkin telah berubah, dan itu semua tidak ada yang given, karena sudah diperjuangkan,” katanya.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perempuan merupakan unsur penting dalam pembangunan masyarakat. Karena itu, pemberdayaan perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian utama dari agenda pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
“Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, maka tulang punggung utama dalam pemberdayaan ini tentu saja adalah perempuan,” ungkap Muhaimin.
Ia juga mendorong perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kapasitas perempuan, baik melalui penguatan pengetahuan maupun keterampilan.
“Lembaga-lembaga pendidikan tinggi mestinya terus kita dorong dan menjadi bagian fundamental dari upaya pemberdayaan perempuan, baik secara kognitif maupun secara skill,” ujarnya.
Pesantren sebagai modal sosial
Pembahasan kemudian mengarah pada potensi pesantren sebagai ruang pembentukan nilai sekaligus penggerak perubahan sosial. Yuniyanti Chuzaifah menilai semangat pemberdayaan masyarakat memiliki akar yang kuat dalam tradisi pesantren. Kehidupan pesantren yang mempertemukan santri dari beragam latar belakang juga menjadi ruang pembelajaran tentang kebangsaan dan penghargaan terhadap perbedaan.
“Ketika spirit memberdayakan masyarakat itu bertumbuh, sebetulnya akarnya dan spiritnya tercipta dari pesantren,” kata Yuniyanti.
Pandangan tersebut diperkuat Anggia Ermarini yang melihat pesantren memiliki modal sosial berupa jaringan, kepercayaan masyarakat, dan basis komunitas. Ketiga unsur tersebut dapat menjadi kekuatan untuk menggerakkan pemberdayaan perempuan di lingkungan sekitarnya.
“Pesantren punya peran yang sangat penting, karena pesantren itu punya jaringan, dia punya kepercayaan secara sosial, dan dia punya basis,” ungkap Anggia.
Meski demikian, potensi pesantren dan program pemberdayaan belum otomatis menghilangkan ketimpangan gender. Luluk Nur Hamidah menyoroti kecenderungan menempatkan perempuan hanya sebagai penerima program, bukan sebagai aktor yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menentukan arah perubahan.
“Kita lupa bahwa perempuan adalah aktor agensi strategis yang perannya itu seharusnya jauh lebih besar dari sekadar menjadi objek dalam penerima program, dan yang terjadi akhirnya dia dikerdilkan oleh struktur makro ekonomi yang sangat bias gender,” tutur Luluk.
Dalam konteks demokrasi, Wahidah Suaib juga mengingatkan bahwa partisipasi perempuan tidak cukup hanya diakui secara formal. Perempuan harus memperoleh kesempatan nyata untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
“Jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menanggapi suara perempuan, dan membatasi perkembangan hak-hak perempuan, sesungguhnya demokrasi itu hanya untuk separuh warganya,” ujarnya.
Mendorong tata kelola pesantren yang responsif gender
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Ida Rosyidah menawarkan langkah konkret agar pesantren menjadi lingkungan yang mendukung lahirnya santri perempuan yang mandiri dan mampu melakukan perubahan sosial. Menurutnya, penguatan tersebut perlu dimulai dari kebijakan kelembagaan yang inklusif dan tata kelola yang responsif gender.
“Kalau kita ingin pesantren nanti bisa menghasilkan santri-santri perempuan yang bisa melakukan perubahan sosial di lingkungan masyarakatnya, maka yang perlu dilakukan adalah: pertama, kebijakan pesantren harus inklusif. Yang kedua, harus ada tata kelola yang responsif gender di manajemen dan kelembagaan pesantren,” jelas Ida.
Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tidak cukup dilakukan melalui pelatihan atau program peningkatan keterampilan. Upaya tersebut juga membutuhkan perubahan pada struktur dan kebijakan kelembagaan, penguatan kapasitas perempuan, serta pembukaan akses terhadap ruang pengambilan keputusan.
Menutup kegiatan, Ketua Ikatan Alumni FISIP UIN Jakarta Adriansyah berharap seminar tersebut dapat memperkuat pemahaman sivitas akademika, khususnya mahasiswa, mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan bangsa.
“Nilai-nilai pesantren tidak hanya menjadi bekal bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya, tetapi juga membangun kemandirian, kepedulian, dan keberanian untuk mengambil peran dalam perubahan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Seminar ini menegaskan bahwa nilai-nilai pesantren akan memiliki daya transformatif ketika diwujudkan dalam kebijakan yang adil, kesempatan yang setara, dan ruang partisipasi yang terbuka. Perempuan tidak cukup diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi harus diakui sebagai subjek yang memiliki suara, kapasitas, dan kewenangan untuk menentukan arah perubahan sosial.
Dari pesantren, pemberdayaan perempuan diharapkan tidak berhenti pada penguatan individu, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial yang memperluas keadilan dan kemandirian masyarakat.
