Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dinamika politik menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara bijaksana, dewasa, dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Menurut Rektor, setiap dinamika politik merupakan bagian dari perjalanan demokrasi yang harus disikapi dengan kedewasaan, ketenangan, dan tanggung jawab kebangsaan. Perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokratis, tetapi tidak boleh berkembang menjadi permusuhan, perpecahan, apalagi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita jaga. Jangan sampai perbedaan pandangan dan dinamika politik membuat kita kehilangan rasa persaudaraan, saling menghormati, dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa,” kata Prof Asep kepada media, Kamis (12/11/2026).
Rektor Asep menekankan bahwa dalam negara demokrasi dan konstitusional, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Seluruh pihak perlu menghormati proses kelembagaan yang berjalan serta memberikan ruang bagi institusi negara untuk menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik jangka pendek. Jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, sementara keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi prioritas bersama.
“Yang harus kita utamakan adalah Indonesia. Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk mempertajam perbedaan dan memperpanjang polemik politik. Kita perlu mengembalikan perhatian pada persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Rektor juga mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan mandat konstitusional dan menyukseskan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Dukungan masyarakat diperlukan agar program-program tersebut dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata.
Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan partisipasi dan pengawasan publik. Pemerintah perlu terus didorong untuk memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Memberikan dukungan kepada pemerintah bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Kritik yang objektif, konstruktif, dan berdasarkan fakta justru diperlukan untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan rakyat. Kita harus mendukung hal-hal yang baik, mengawal pelaksanaannya, dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang dengan pengorbanan seluruh elemen bangsa. Karena itu, menjaga persatuan, stabilitas nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak boleh diabaikan.
Sebagai pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, Rektor juga mengajak kalangan akademisi, mahasiswa, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda untuk mengambil peran dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.
Prof Asep menegaskan bahwa kampus harus terus menjadi ruang pertukaran gagasan yang sehat, pengembangan pemikiran kritis, serta penguatan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan tanggung jawab sosial.
“Perguruan tinggi harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa. Kita perlu mendidik masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, serta menyikapi perbedaan dengan kedewasaan. Agama harus menjadi sumber nilai yang memperkuat kemanusiaan, persaudaraan, keadilan, dan persatuan, bukan justru menjadi alasan untuk saling bermusuhan,” ungkapnya.
Rektor Asep juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengakhiri polarisasi, memperkuat solidaritas sosial, dan bersama-sama mengawal agenda pembangunan nasional.
“Sudah saatnya kita mengalihkan energi bangsa dari pertentangan menuju kerja nyata serta bersama-sama menyelesaikan persoalan rakyat. Kita boleh berbeda pandangan politik, tetapi kita tetap satu bangsa dan satu tanah air. Kepentingan bangsa harus selalu lebih besar daripada kepentingan siapa pun,” pungkasnya.
