Wartajakarta.id – Citra satelit yang diambil oleh Maxar menunjukkan buruknya situasi pandemi di Tiongkok. Di krematorium dan rumah duka tampak mobil-mobil berjejer. Itu adalah antrean mobil untuk mengantar jenazah-jenazah guna dikremasi.
Dalam gambar yang baru diambil beberapa pekan lalu itu, tampak beberapa rumah duka di sekitar Beijing harus membuat tempat parkir baru untuk menampung luberan pengunjung. Antrean mobil juga tampak di rumah duka di Kunming, Nanjing, Chengdu, Tangshan, dan Huzhou. Foto Maxar itu baru diungkap pada Rabu (11/1).
Informasi terkait penuhnya krematorium dan rumah duka sudah dilaporkan berbagai media sejak kebijakan nol kasus dicabut. Namun, Tiongkok memilih bungkam dan tidak menyerahkan data riil situasi di lapangan kepada WHO. Citra satelit Maxar itu selaras dengan unggahan penduduk di media sosial dan berita yang dilaporkan oleh CNN beberapa waktu sebelumnya.
CNN telah melaporkan secara langsung tentang adanya fasilitas darurat di Beijing yang digunakan untuk menyimpan jenazah. Para staf juga kewalahan untuk mengurus banyaknya kantong berisi mayat. Keluarga melaporkan harus berhari-hari menunggu untuk mengubur atau mengkremasi orang yang mereka cintai.
Situasi itu berbeda dengan laporan yang diunggah oleh pemerintah Tiongkok. Data versi pemerintah, sejak kebijakan pandemi mulai dilonggarkan 7 Desember lalu, hanya ada 37 kematian terkait Covid-19. Yang dicantumkan hanya orang yang meninggal karena gagal napas akibat virus SARS-CoV-2. WHO menilai bahwa kriteria itu terlalu sempit.
Para pejabat tinggi WHO mendesak Beijing untuk berbagi lebih banyak data tentang persebaran ledakan penularan tersebut. ”Angka yang dirilis oleh Tiongkok kurang mewakili dampak sebenarnya dari penyakit tersebut dalam hal penerimaan pasien di rumah sakit dan ICU serta jumlah kematian,” ujar Direktur Eksekutif WHO untuk Kedaruratan Kesehatan Mike Ryan.
Sementara itu, Rabu (11/1) pemerintah Jepang resmi mengajukan nota protes terhadap pemerintah Tiongkok. Itu terkait keputusan Beijing menangguhkan penerbitan visa bagi warga negara Jepang. Sikap tersebut adalah pembalasan atas persyaratan pengujian Covid bagi pelancong dari Tiongkok.
Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno menyebut tindakan itu bukan langkah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dia meminta Tiongkok membatalkan keputusan tersebut.
Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengutuk keputusan Tiongkok dan mengatakan Tokyo telah memprotes melalui saluran diplomatik. ”Memaksakan pembatasan penerbitan visa untuk alasan selain penanggulangan Covid-19 adalah hal yang sangat disesalkan,” ujar Hayashi seperti dikutip The Guardian.
Hayashi mengatakan bahwa langkah ketat yang diambil Jepang dilakukan untuk sesedikit mungkin menghambat pergerakan orang secara global. ”Kami akan memeriksa kondisi Covid-19 di Tiongkok serta bagaimana negara tersebut mengungkapkan informasi dan bertindak sesuai dengan itu,” tambahnya.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengungkapkan hal serupa. Setali tiga uang, Tiongkok juga menangguhkan penerbitan visa jangka pendek warga Korsel.
(jp)
