Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace—inisiatif yang dipimpin Amerika Serikat untuk rehabilitasi Gaza dan perdamaian Palestina—sebagai langkah strategis yang sarat peluang sekaligus risiko geopolitik.
Inisiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, menegaskan bahwa Board of Peace tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik global yang lebih luas, khususnya relasinya dengan Abraham Accords.
“Board of Peace pada dasarnya adalah ekstensi dari Abraham Accords, yang dirancang untuk membangun normalisasi diplomatik, ekonomi, teknologi, dan pertahanan antara Israel dan negara-negara Arab. Dalam konteks strategis, ini memberi jaminan keamanan bagi eksistensi Israel di hadapan Dunia Arab dan Dunia Islam,” ujar Hery dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Indonesia di Simpul Multilateralisme Global
Meski demikian, GKB-NU menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia masuk dalam forum elite tersebut. Menurut Hery, langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.
“Di tengah krisis besar kapitalisme global dan melemahnya tata dunia lama, multilateralisme menjadi satu-satunya jalan rasional. Keikutsertaan Indonesia memberi peluang strategis untuk menyuarakan kepentingan nasional sekaligus aspirasi Global South dan negara-negara Muslim yang selama ini termarjinalkan dalam sistem dunia,” jelasnya.
GKB-NU menilai kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak seharusnya bersifat simbolik atau sekadar menyampaikan rekomendasi moral, melainkan harus menjadi momentum tindakan nyata.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi stempel legitimasi. Keanggotaan ini harus menjadi ruang bertindak untuk memperjuangkan suara-suara yang selama ini tidak didengar,” tegas Hery.
Risiko Menjadi Legitimasi Status Quo
GKB-NU mengingatkan adanya bahaya serius jika Board of Peace hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengamankan eksistensi Israel tanpa komitmen nyata terhadap Negara Palestina Merdeka.
“Rebuilding dan rehabilitasi Gaza tidak boleh dilepaskan dari kerangka Two-State Solution sesuai Oslo Accords 1993. Tanpa itu, Board of Peace berisiko menjadi jeda konflik semu sebelum perang yang lebih besar di masa depan,” kata Hery.
Menurut GKB-NU, keterlibatan warga Gaza dan Palestina secara langsung dalam seluruh proses adalah syarat mutlak bagi legitimasi dan keberlanjutan Board of Peace.
Menjadi Jembatan, Bukan Bagian Blok
Dalam lanskap geopolitik global yang terbelah antara Blok Kemapanan (Establishment Bloc) dan Blok Perlawanan (Resistance Bloc), GKB-NU menegaskan Indonesia harus memainkan peran unik.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik blok. Justru keanggotaan dalam Board of Peace harus dimanfaatkan untuk menjadi jembatan historis antara dua kutub konflik tersebut,” ujar Hery.
Peran Strategis NU dan Ormas Islam
GKB-NU juga menekankan bahwa ke depan, NU dan ormas Islam akan menjadi sandaran politik dan moral yang krusial bagi kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina-Israel.
Bahkan, jika dinamika global menuntut pembahasan sensitif seperti pengakuan resmi terhadap Israel, GKB-NU menilai dialog antara Pemerintah dan NU menjadi keniscayaan.
“Komitmen NU terhadap Negara Palestina Merdeka bersifat final dan mengikat. Namun jika perdamaian dengan Israel adalah jalan menuju kemerdekaan Palestina, maka mekanisme dan framework-nya harus disepakati dan dijalankan secara konsisten,” kata Hery, mengutip kaidah fikih al-amru bi syai’ amrun bi wasailihi.
Hery menegaskan bahwa pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan momentum 100 tahun Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 2026. GKB-NU berharap NU dapat memainkan peran historis sebagai jembatan perdamaian, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung dunia multipolar.
“Di usia satu abad, NU dituntut hadir sebagai kekuatan moral global—penjaga keadilan, penyeimbang geopolitik, dan juru damai umat manusia,” pungkas Hery.
