Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto mewakili Wamenhan M. Herindra membuka acara Entry Meeting Satgas Penatausahaan Pemanfaatan BMN Tahap V Kemhan dan TNl di Aula Makodam lV/ Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/9).
“Kemhan dan TNI merupakan instansi pemerintah yang memiliki aset tertinggi setelah Kementerian PUPR dari pengelolaan BMN. Kita wajib mencatat dan melaporkan jumlah aset atau BMN yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI termasuk sejauh mana pemanfaatan, pengamanan dan keberadaan fisik BMN tersebut sesuai ketentuan,” ujar Wamenhan M. Herindra dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekjen Kemhan.
Oleh karenanya, menurut Wamenhan kegiatan penatausahaan BMN ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan demi terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pengaturan BMN, serta peningkatan akuntabilitas terutama dalam pelaporan keuangan.
Menteri Pertahanan telah membentuk Satuan Tugas Penatausahaan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kemhan dan TNI melalui Kepmenhan Nomor KEP/133.a/MA/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.
Satgas tersebut bertanggungjawab menginventarisasi pemanfaatan BMN secara menyeluruh dan menyelesaikan berbagai permasalahan, baik yang telah terjadi maupun yang belum dilaporkan terkait pemanfaatan dan hasil pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNl. Nantinya, Satgas ini akan ditempatkan sesuai dengan area serta sasarannya masing-masing. ( red/fid/rls)
