Sebut Putin Penjahat Perang yang Harus Dibawa ke Pengadilan Internasional
Wartajakarta.id – Tiga pejuang HAM menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada Sabtu (10/12) di Balai Kota Oslo, Norwegia. Mereka berasal dari tiga negara yang saling berkonflik. Yakni, pejuang HAM Belarus yang kini dipenjara Ales Bialiatski, lembaga HAM Memorial asal Rusia yang diwakili Yan Rachinsky, dan Center for Civil Liberties (CCL) Ukraina yang diwakili Oleksandra Matviichuk. Mereka berbagi penghargaan dan hadiah.
Rusia bermusuhan dengan Ukraina setelah invasi Februari lalu. Selama ini, Belarus juga dikenal sebagai sekutu dekat Rusia. Meski ketiga tokoh dikenal sebagai pejuang HAM di negara masing-masing dan sama-sama mengutuk serangan Rusia, ketegangan tetap ada. Matviichuk tidak mau diwawancarai bareng dengan Rachinsky. Sementara itu, Bialiatski yang masih mendekam di balik jeruji besi diwakili sang istri, Natallia Pinchuk.
”Sekarang dalam situasi perang dan kami ingin membuat suara pembela HAM Ukraina menjadi nyata. Jadi, saya yakin bahwa meskipun kami melakukan wawancara terpisah, kami mengirim dan menyampaikan pesan yang sama,” terang Matviichuk yang menjabat pemimpin CCL, saat diwawancarai BBC.
CCL berdiri sejak 2007. Belakangan, mereka mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina. Itu termasuk mengebom bangunan tempat tinggal, gereja, sekolah dan rumah sakit, mengebom koridor evakuasi, pemindahan paksa orang, dan penyiksaan. Rusia kini bahkan mengebom infrastruktur energi Ukraina. Gara-gara hal itu, Matviichuk menulis pidatonya dengan penerangan lilin.
Sembilan bulan setelah invasi Ukraina, CCL mendokumentasikan 27 ribu kasus kejahatan perang. Namun, menurut mereka, itu hanya pucuk gunung es. ”Perang mengubah orang menjadi hanya angka-angka. Kami harus mendapatkan kembali semua nama korban kejahatan perang itu,” ujar Matviichuk dalam pidatonya. Dia menyerukan agar Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, serta para penjahat perang lainnya diseret ke pengadilan internasional.
Sementara itu, Yan Rachinsky justru menyebut keputusan Komite Nobel untuk memberikan hadiah kepada penerima di tiga negara berbeda adalah hal yang luar biasa. Itu adalah bukti bahwa masyarakat sipil tidak dipisahkan oleh batas negara, tapi merupakan satu tubuh yang bekerja untuk memecahkan masalah bersama.
Rachinsky mengakui, pemerintah Rusia sempat memintanya untuk tak menerima hadiah Nobel tersebut. Sebab, Kremlin merasa dua penerima lainnya tidak layak. Memorial yang merupakan organisasi HAM tertua di Rusia tidak menggubris saran itu.
Rachinsky menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan di Memorial sangat penting, meski pada saat yang sama keselamatannya terancam. Selama ini, Memorial yang berdiri sejak 1989 mendokumentasikan represi yang dilakukan Uni Soviet dan pelanggaran HAM di Rusia. Lembaga tersebut ditutup oleh pemerintah Rusia tahun lalu. Dia menegaskan, saat ini tidak ada yang bisa menjamin keselamatan pribadi seseorang di Rusia. Banyak orang terbunuh. Salah satunya tentu saja karena melawan pemerintah.
Aktivis 64 tahun itu menjelaskan, ambisi kekaisaran Rusia yang diwarisi dari bekas Uni Soviet masih berkembang hingga saat ini. Putin dan orang-orangnya telah membajak perjuangan antifasis untuk kepentingan politik mereka sendiri.
”Kini perlawanan terhadap Rusia disebut fasisme dan menjadi pembenaran ideologis untuk agresi perang gila dan kriminal melawan Ukraina,” ucap Rachinsky, seperti dikutip Agence France-Presse.
Peraih Nobel ketiga, Ales Bialiatski, adalah pendiri lembaga HAM Viasna. Dia ditahan sejak Juli 2021. Peradilannya ditunda karena demo besar-besaran terhadap pemerintah. Bialiatski tidak diizinkan mengirim pidatonya dalam acara pemberian penghargaan Nobel itu.
Sang istri, Natalia Pinchuk, yang mewakili menerima penghargaan membagikan pemikiran-pemikiran Bialiatski yang kerap dilontarkan sebelumnya. Bialiatski merasa saat ini di Belarus suara orang-orang yang tertindas diabaikan. Bialiatski pernah dipenjara tiga tahun dan baru bebas 2014 lalu.
(jp)
